Tanah dan Pulau Rakyat Rempang Dirampas Investor, Aktivis GMKI Jakarta Desak Presiden Jokowi Buktikan Janjinya Tegakkan HAM
Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta), mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janjinya menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pro kepada rakyat, bukan pro kepada investor.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (Ketua GMKI Jakarta), Chrysmon Gultom, menyerukan, seluruh masyarakat Indonesia, harus menagih janji dan komitmen Presiden Joko Widodo, untuk membuktikan janji-janjinya dalam penegakan hukum dan HAM. Seperti untuk penegakan hukum dan HAM masyarakat di Pulau Rempang-Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
“Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta menyatakan sikap tegas menolak tindakan kekerasan, represif dan intimidasi serta penggusuran 16 Kampung Adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM,” tutur Chrysmon Gultom, dalam keterangan persnya, Sabtu (23/09/2023).
Chrysmon Gultom mengatakan, penggusuran tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan partisipasi Masyarakat Adat. Pemerintah juga melakukan penindasan terhadap warga yang menolak, termasuk intimidasi dan penangkapan.
“Kami menolak tindakan kekerasan dalam penggusuran ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam mereka,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Pemerintah didesak untuk membatalkan rencana penggusuran. Pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.
“Kami meminta Presiden Jokowi turun ke Kepri, sejatinya kepentingan Masyarakat Adat harus diutamakan di atas kepentingan oligarki dan mafia investasi. Jangan hanya ke IKN saja Presiden Jokowi turun berbondong-bondong, ke wilayah rakyat yang hak-hak dan tanahnya dirampas atas nama investasi tak pernah turun dan menegakkan hak-hak masyarakat,” tandas Chrysmon Gultom.
Sebelumnya, para aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan lalu mencopot Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, atas peristiwa yang sangat menyayat hati Rakyat Indonesia di Pulau Rempang, Batam.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta), Chrysmon Gultom, menyampaikan, pada Selasa, 20 September 2023, para aktivis GMKI menggeruduk kantor Menteri Investasi/Kepala BKPM, dengan melakukan aksi unjuk rasa.
Aktivis GMKI Jakarta Demonstrasi depan Gedung Investasi/BKPM melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasi orasinya di Kementrian Investasi/BKPM, terkait Rempang Eco City yang terjadi di Batam- Kepri. Dalam aksi tersebut para aktivis GMKI Jakarta melakukan aksi teatrikal, demonstrasi dan konferensi pers.
“Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jakarta akan terus komit untuk melakukan atau pembelaan terhadap Saudara-Saudara kita yang telah digusur dari tempat tinggal mereka. Dan mirisnya Pemerintah dalam hal ini tidak menjamin kepastian atas total kerugian terhadap 16 kampung yang ada di Pulau Rempang,” tutur Chrysmon Gultom.
Dia mengatakan, GMKI Jakarta mendesak Jokowi evaluasi Kinerja Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia terkait dengan proyek Rempang Eco City yang dikenal sebagai Kasus Rempang Tanah Batam.
Kasus ini merupakan permasalahan hukum yang rumit dan penuh kontroversi, yang melibatkan pertentangan terkait kepemilikan tanah dan pertimbangan etika serta keadilan dalam hal penguasaan lahan antara penduduk setempat, investor, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Dalam aksi di depan Gedung Investasi/BKPM, para demonstran juga menyampaikan bahwa terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakukan aparat TNI/Polri dalam proses penyampaian aspirasi yang dilakukan Rakyat Melayu di Rempang Batam.
“Menolak keras tindakan kekerasan dalam penggusuran ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Kami juga mengimbau agar ditarik seluruh aparat TNI/Polri dari Tanah Rempang karena hanya memberi ketakutan untuk masyarakat,” ujar Chrysmon.
Dalam orasi disampaikan, meminta Presiden Jokowi turun langsung dan ambil Langkah konkret. Sejatinya kepentingan Masyarakat Adat harus diutamakan di atas kepentingan oligarki dan mafia investasi.
“Kami GMKI Jakarta akan terus melakukan Konsolidasi dengan kawan-kawan mahasiswa agar berbondong-bondong mendatangi Gedung Investasi/BPKM untuk menuntut transparansi Kasus Rempang dapat dibuka,” ujarnya.
Adapun tuntutan dari aktivis GMKI Jakarta adalah:
Satu, meminta kepada Pemerintah agar Masyarakat Rempang-Galang menjadi bagian mitra dalam pengembangan di Rempang Eco city.
Dua, menjamin kelayakan hidup Masyarakat yang akan direlokasi (Pendidikan, Kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya)
Tiga, seluruh ganti rugi ke warga tidak ditanggungkan kepada dana Pemerintah, tetapi melalui dana Investasi/Pengembang.
Empat, lepaskan dan bebaskan warga masyarakat yang ditangkap
Lima, evaluasi Menteri Investasi/BKPM. (RED)
Narahubung:
Chrysmon Gultom, Ketua GMKI Jakarta: 082165028591.
The post Tanah dan Pulau Rakyat Rempang Dirampas Investor, Aktivis GMKI Jakarta Desak Presiden Jokowi Buktikan Janjinya Tegakkan HAM appeared first on SINAR KEADILAN | BERANI TAJAM TERPERCAYA.