Rembuk Gerakan Sosial Jakarta Untuk Pilgub Bersih dan Menangkan Agenda Rakyat
Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (Kommas) menyampaikan, Pilgub Jakarta Tahun 2024 tidak boleh dikotori oleh oleh isu negatif menumpangi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan) dan penyebaran informasi hoax.
Beberapa analis telah mengkaji mendalam dan pandangan kritis terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017, yang tercoreng oleh praktik politisasi SARA dan penggunaan hoaks yang mengganggu integritas proses demokrasi.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, terdapat 80 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia akibat kekerasan dan intimidasi.
Juru bicara Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (Kommas), Dika Moehammad menyampaikan, terkait kandidasi, waktu yang diberikan kepada bakal calon independen kepala daerah untuk Pilkada Jakarta 2024 tidak logis.
Mengumpulkan 617.000 dukungan KTP dalam waktu yang terbatas adalah tugas yang berat. Jumlah dukungan yang diminta sangat tinggi.
Calon independen harus meyakinkan lebih dari setengah juta pemilih untuk mendukung mereka. Ini memerlukan kampanye yang efisien dan strategi yang baik.
Periode pendaftaran hanya berlangsung selama beberapa hari (5 hari). Calon independen harus bekerja dengan cepat dan efektif untuk mengumpulkan dukungan dalam waktu yang singkat.
Mengumpulkan dukungan KTP memerlukan koordinasi yang baik dengan tim kampanye dan relawan. Mereka harus mengatur pertemuan, mengumpulkan data, dan memastikan validitas setiap dukungan.
Calon independen bisa jadi memiliki keterbatasan logistik seperti sumber daya, baik finansial maupun tenaga. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengumpulkan dukungan.
Kontestan Pemilukada harus mengedepankan adu gagasan dan adu visi-misi (program kerja), serta perdebatan konsep harus menjadi perbincangan publik.
“Untuk itu, perlu harus diciptakan pemilu yang damai, bersih dan demokratis. Adapun dalam pemilukada yang demokratis, warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka tentang calon atau kandidat tanpa harus takut dengan ancaman dari pihak mana pun. Warga juga memiliki hak untuk bergabung dengan kandidat atau calon yang mereka pilih,” tuturnya dalam siaran pers Rembuk Gerakan Sosial Jakarta Untuk Pilgub Bersih dan Menangkan Agenda Rakyat, yang diterima redaksi, Jumat (31/5/2024).
Untuk itu, lanjutnya, penting menciptakan rasa aman bagi warga selama proses pemilukada Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024.
Dalam pemilu yang demokratis, proses pemilihan juga harus dilakukan secara transparan, sehingga pemilih dapat memahami bagaimana pemilu diadakan, termasuk prosedur penghitungan suara dan pengumuman hasil.
Maka kami menyatakan sikap:
Satu, menyesalkan Ruang Pendaftaran Calon Independen cukup pendek; Jarak waktu sosialisasi dengan tahapan penyelenggaraan Pilgub, dalam hal ini pendaftaran independen terlalu pendek.
Dua, mendesak KPU Jakarta membuka informasi seluas-luasnya Proses dan Tahapan penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta beserta penggunaan dana.
Tiga, mendesak KPU, BAWASLU dan Pemerintah Provinsi DKJ bahwa tidak akan ada penggunaan Fasilitas Pemerintah termasuk penggunaan bansos untuk memenangkan salah satu kandidat.
Empat, mendesak GAKUMDU Pemilu untuk berani bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran pemilukada.
Kepada seluruh warga Daerah Khusus Jakarta kami menyerukan:
Pertama, agenda yang penting disuarakan Pilgub. Saat ini UU DKJ (Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta) sudah disahkan dan Jakarta masih menghadapi banyak masalah publik yakni:
Kedua, Ekonomi dan Kesejahteraan. Calon kepala daerah perlu fokus pada program yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Ini termasuk pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan dukungan bagi UMKM.
Ketiga, Infrastruktur dan Transportasi. Jakarta membutuhkan solusi untuk kemacetan dan infrastruktur yang memadai. Calon kepala daerah harus berkomitmen memperbaiki transportasi publik dan memperluas jaringan infrastruktur.
Keempat, Lingkungan dan Bencana. Isu lingkungan seperti banjir dan polusi perlu diperhatikan. Calon kepala daerah harus memiliki rencana mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan.
Kelima, Pendidikan dan Kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan membantu memajukan Jakarta. Calon kepala daerah harus memastikan akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang merata.
Keenam, Keragaman. Jakarta adalah kota yang heterogen dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi memerlukan pendekatan yang memperhitungkan keragaman ini agar pesan dapat diterima oleh semua warga.
Ketujuh, Ketidaksetaraan Akses.Tidak semua warga Jakarta memiliki akses yang sama terhadap informasi dan partisipasi politik. Calon kepala daerah harus memastikan bahwa kampanye demokrasi mencakup semua lapisan masyarakat.
Kedelapan, Ketegangan Politik. Jakarta sering mengalami ketegangan politik yang tinggi. Kampanye demokrasi harus menghindari retorika yang memperkeruh situasi dan memperkuat dialog yang konstruktif.
Kesembilan, Keterlibatan Aktif. Meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi adalah tantangan. Calon kepala daerah harus menginspirasi partisipasi dan membangun kesadaran akan pentingnya hak suara.
Kemudian, menyerukan kepada rakyat agar mendukung kandidat yang sungguh-sungguh bersedia dan memiliki keseriusan untuk menjalankan agenda rakyat.
“Menyerukan rakyat Jakarta untuk mengorganisir diri meninggalkan transaksi politik recehan. Saatnya warga mengorganisir diri mengajukan transaksi politik yang manfaatnya bersifat jangka panjang,” ujar Dika Moehammad.(RED)
Jakarta, 22 Mei 2024
Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (Kommas)
- Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta
- Perhimpunan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Jakarta
- Relawan Pendidikan & Advokasi Indonesia (REDI) Jakarta
- Forum Islam Progresif (FIP)
- Yayasan Mutiara Maharani (YMM)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta
- Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jakarta
- Indonesia Budget Center (IBC)
- Komite Pemantau Parlemen (KOPPEL) Jabotabek
- PEKKA Jakarta Timur
- Seniman Jalanan Jakarta (SENJA)
- Jaringan Informasi dan Komunikasi Lowongan Kerja (JARKOM ILK)
- Gusdurian Jakarta
- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta
- Keluarga Besar Kampung Jawa (KBKJ 6-7)
- Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Jakarta
- Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID)
Narahubung:
Dika Moehammad-SPRI (+62 819-0898-6987)
Sri Rahmawati-FSBPI Jabotabek (+62 856-9488-8720)
Muharyati-HWDI Jakarta (+62 852-8127-7112)
The post Rembuk Gerakan Sosial Jakarta Untuk Pilgub Bersih dan Menangkan Agenda Rakyat appeared first on SINAR KEADILAN | BERANI TAJAM TERPERCAYA.