Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Berbasis Data, BPS Libatkan Rumah Tangga hingga UMKM

Jakarta, Komite.id – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi salah satu pendataan ekonomi terbesar di Indonesia. Tidak hanya mencakup pelaku usaha dari berbagai sektor dan skala, SE2026 juga akan mendata aktivitas ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya membangun potret perekonomian nasional yang lebih komprehensif dan akurat.

Pendataan yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah berbasis data, sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran.

ABDI (Association of Big Data & AI) akan menyelenggarakan salah satu summit terbesar di Indonesia yang mengangkat tema NextGen AI, DataSecurAI, 1 Data Indonesia, dan GovTechAI, bersamaan dengan Expo INTI (Indonesia Technology and Innovation Expo), pada 11–13 Agustus 2026 di JIExpo, Jakarta.

Rumah Tangga Menjadi Bagian Penting Ekosistem Ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa ekonomi rumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, BPS memasukkan sektor rumah tangga dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Amalia, sensus ekonomi memiliki fungsi layaknya rekam medis yang menggambarkan kondisi perekonomian secara menyeluruh sehingga pemerintah dapat memahami kondisi riil sebelum menetapkan berbagai kebijakan strategis.

“Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Kita harus memeriksa seluruh aspek secara menyeluruh agar memahami kondisi yang sebenarnya sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Amalia.

Selain rumah tangga, SE2026 juga akan menghimpun data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, termasuk persebaran usaha di seluruh wilayah Indonesia beserta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Landasan Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Negara

Senada dengan BPS, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi strategis yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, hingga pengambilan keputusan pembangunan nasional.

Menurutnya, hasil sensus akan memotret tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan skala desil sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang lebih presisi.

“Kebijakan anggaran harus tepat sasaran. Masyarakat yang membutuhkan bantuan mendapatkan perhatian, pelaku usaha yang siap berkembang didorong naik kelas, dan seluruh intervensi pemerintah didasarkan pada data yang valid,” ujar Muhaimin.

Ia menambahkan, ketersediaan data yang akurat akan mengurangi risiko lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran, sekaligus meningkatkan efektivitas berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan UMKM

Sensus Ekonomi 2026 juga akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM, yang selama ini dinilai memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pendataan yang lebih detail, pemerintah dapat memahami karakteristik setiap subsektor ekonomi kreatif berdasarkan jenis usaha, wilayah geografis, hingga kebutuhan pelaku usaha, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih spesifik dan efektif.

Muhaimin menilai pendekatan berbasis data tersebut akan mendukung target pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, serta menurunkan tingkat kemiskinan hingga maksimal 5 persen pada 2029.

“Ekonomi kreatif dan UMKM merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, keduanya membutuhkan data yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu mendorong pelaku usaha naik kelas,” katanya.

Data Ekonomi yang Lebih Lengkap dan Akurat

Hasil SE2026 nantinya akan menghasilkan berbagai informasi strategis, antara lain:

• Jumlah dan karakteristik pelaku usaha di seluruh Indonesia.
• Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
• Peta persebaran aktivitas ekonomi hingga tingkat wilayah.
• Profil sektor ekonomi kreatif berdasarkan subsektor dan lokasi usaha.
• Potret kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional.

Informasi tersebut tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan dunia usaha, akademisi, investor, hingga lembaga penelitian untuk memahami dinamika ekonomi Indonesia.

Pendataan Dilakukan Door to Door

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan melalui metode door to door, di mana petugas BPS akan mengunjungi rumah tangga maupun pelaku usaha secara langsung.

Untuk menjamin keamanan masyarakat, seluruh petugas akan dibekali kartu identitas resmi yang dilengkapi QR Code, rompi resmi BPS, serta surat tugas sehingga masyarakat dapat melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi.

BPS juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui slogan “TIR”, yaitu:

• Terima petugas sensus.
• Isi data dengan jawaban yang benar.
• Rahasia data pasti terjaga.

Kerahasiaan Data Dijamin Undang-Undang

BPS menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Karena itu, masyarakat diimbau tidak ragu memberikan informasi yang benar kepada petugas resmi BPS setelah memastikan identitasnya melalui QR Code yang tersedia pada kartu pengenal petugas.

Fondasi Menuju Indonesia Berbasis Data

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi bagian penting dalam pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan basis data yang semakin lengkap, pemerintah akan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan ekonomi, mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif, memperkuat investasi, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan Muhaimin, “Data adalah infrastruktur yang mutlak dibutuhkan. Sensus Ekonomi 2026 merupakan investasi besar yang akan menjadi fondasi kemajuan Indonesia di masa depan.”