Berita
Polri Perkuat Tata Kelola Melalui Rekomendasi Kprp Dalam Buku Police Governance

Jakarta – Polri terus memperkuat tata kelola melalui pengayaan gagasan dan implementasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satunya melalui pembahasan buku Police Governance yang mengangkat berbagai perspektif mengenai penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola sumber daya manusia, serta kesiapan kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi materi bedah buku Police Governance di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).
Diskusi dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan Dr. Riant Nugroho, M.Si.
Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis kepolisian, khususnya dalam memperkuat implementasi rekomendasi KPRP di bidang tata kelola.
Jimly: Penguatan Institusi Menjadi Fondasi Tata Kelola
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya institution building atau pembangunan institusi dalam penguatan police governance.
Menurut Jimly, modernisasi institusi tidak semata-mata diukur dari perkembangan struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.
“Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.”
Jimly menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat disusun lebih sederhana sepanjang fungsi dan kapasitas kelembagaan tetap kuat.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan rekomendasi secara kontekstual dengan memperhatikan dinamika politik, kondisi kelembagaan, perkembangan sosial, serta perubahan lingkungan strategis.
Menurut Jimly, penguatan tata kelola juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar rekomendasi yang ada dapat terus dielaborasi dan memberikan kontribusi bagi penguatan institusi.
Wakapolri: Rekomendasi Diterjemahkan Menjadi Langkah Nyata
Wakapolri mengatakan buku Police Governance diarahkan bukan sekadar sebagai dokumen konseptual, tetapi sebagai bagian dari pengayaan pemikiran dalam memperkuat tata kelola dan transformasi Polri.
“Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, setiap program transformasi perlu memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, serta dukungan anggaran yang jelas.
Dengan ukuran tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Penguatan Tata Kelola Hingga Tingkat Polsek
Wakapolri menekankan bahwa penguatan tata kelola perlu dirasakan hingga tingkat kewilayahan.
Evaluasi kebijakan secara berkala dan berjenjang hingga Polsek diperlukan untuk melihat kondisi riil implementasi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang dirumuskan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan kapasitas Polsek menjadi perhatian, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.
Di bidang SDM, Wakapolri menekankan penguatan sistem merit dengan menjadikan hasil asesmen dan capaian kinerja sebagai bagian penting dalam penempatan maupun mutasi jabatan.
Rekomendasi KPRP Diperkaya dalam Perspektif Police Governance
Rekomendasi KPRP bidang tata kelola menjadi salah satu perspektif yang dibahas dalam kerangka Police Governance.
Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola SDM, penyederhanaan struktur, pengukuran kinerja, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.
Melalui forum tersebut, rekomendasi KPRP ditempatkan sebagai bagian dari proses dialog, pengayaan, dan pengembangan pemikiran untuk mendukung penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.
Mengantisipasi Perubahan Ruang Keamanan
Dalam diskusi tersebut, Jimly juga menyoroti perkembangan konsep kedaulatan yang tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah darat dan laut, tetapi juga mencakup ruang udara dan ruang digital.
Perkembangan teknologi komunikasi, frekuensi, satelit, dan data membawa konsekuensi terhadap kewenangan, keamanan, serta penegakan hukum.
Hal ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan institusi kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Dr. Riant Nugroho, M.Si., menambahkan bahwa semakin luasnya aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian di ruang digital menjadikan isu kedaulatan digital semakin relevan.
Menurutnya, perkembangan ruang digital dan ruang udara dapat melahirkan bidang tugas sekaligus tantangan baru bagi kepolisian, yang berkaitan dengan keamanan, komunikasi, data, perekonomian, hingga kepentingan strategis negara.
Dibawa ke Pendidikan Calon Pemimpin Polri
Wakapolri juga mendorong agar buku Police Governance disosialisasikan dan dibedah di lingkungan pendidikan Polri, khususnya Sespim.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif calon pemimpin Polri mengenai tata kelola, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, serta tantangan kepolisian di masa depan.
Dengan mempertemukan perspektif akademik, rekomendasi kebijakan, dan pengalaman implementasi, Police Governance diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, penguatan police governance diarahkan untuk membangun institusi yang semakin adaptif, profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.
Berita
Polres Ponorogo dan Tim Gabungan Tembus Medan Curam Lereng Gunung Limas Padamkan Api Karhutla

PONOROGO – Kebakaran hebat melanda kawasan hutan pinus di lereng Gunung Limas, tepatnya di Petak 64 RPH Guyangan, BKPH Ponorogo Barat, KPH Lawu DS, Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Kamis (24/9/2026).
Peristiwa ini menghanguskan sekitar 2 hektare lahan hutan. Begitu menerima laporan adanya titik api pada pukul 09.00 WIB dari masyarakat, petugas gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan lokalisasi area agar kobaran api tidak semakin meluas.
Penanganan di medan yang terjal tersebut melibatkan personel gabungan dari Polsek Slahung Polres Ponorogo dan instansi terkait serta perangkat desa setempat.
Petugas menerapkan metode pemadaman manual, mulai dari teknik gepyok (memukul api menggunakan ranting basah) hingga menimbun bara dengan tanah guna memutus suplai oksigen.
Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo melalui Kapolsek Slahung, AKP Pitoyo, S.Sos., M.H., menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memutus jalur rambatan api di tengah kondisi lapangan yang sulit.
“Begitu mendapat laporan warga, personel langsung kami terjunkan ke lokasi bersama Perhutani dan unsur terkait. Fokus kami saat ini adalah membuat sekat bakar untuk memutus jalur rambatan api agar tidak merembet ke area lain,” ujar AKP Pitoyo.
Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih berjibaku menjinakkan si jago merah. Embusan angin dan medan yang curam menjadi kendala utama, sehingga proses pemadaman menuntut kehati-hatian ekstra demi keselamatan personel.
“Sampai saat ini dipastikan tidak ada korban jiwa. Seluruh petugas masih bertahan di lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus pengawasan intensif,” tegas AKP Pitoyo.
Mengantisipasi kejadian serupa, Polsek Slahung Polres Ponorogo mengimbau keras masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lereng Gunung Limas untuk meningkatkan kewaspadaan di musim kemarau ini.
“Kami mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas memicu kebakaran di kawasan hutan, seperti membuang puntung rokok atau membakar serasah secara sembarangan. Jika melihat kepulan asap atau titik api sekecil apa pun, segera laporkan agar bisa dieksekusi sedini mungkin,” pungkasnya. (*)
Berita
HKGB ke-74, Bhayangkari Sumbar Hadir Berikan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Bandang

Solok — Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana terus ditunjukkan keluarga besar Polri. Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 Tahun 2026, Pengurus Daerah Bhayangkari Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Bhayangkari Peduli dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang di wilayah Solok.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HKGB ke-74 sekaligus bentuk kepedulian sosial Bhayangkari kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana. Bantuan yang telah disiapkan kemudian dibawa langsung ke lokasi untuk diserahkan kepada warga yang membutuhkan.
Setibanya di lokasi, jajaran Bhayangkari Sumatera Barat tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga meninjau kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak. Sejumlah material sisa bencana seperti lumpur, kayu dan material lainnya masih terlihat di sekitar lokasi.
Kehadiran Bhayangkari di tengah masyarakat juga diwarnai dengan interaksi langsung bersama warga, termasuk anak-anak. Suasana tersebut menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak semata-mata berupa dukungan logistik, tetapi juga menghadirkan perhatian, empati dan penguatan moral bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan kegiatan Bhayangkari Peduli merupakan wujud kepedulian keluarga besar Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana.
“Kegiatan Bhayangkari Peduli dalam rangka HKGB ke-74 ini merupakan bentuk nyata kepedulian keluarga besar Polri kepada masyarakat. Kehadiran langsung di tengah warga terdampak diharapkan dapat memberikan manfaat, meringankan beban dan memberikan semangat kepada masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dari semangat pengabdian Polri. Karena itu, sinergi antara Polri, Bhayangkari dan masyarakat perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi situasi bencana yang membutuhkan kebersamaan dan gotong royong.
“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Yang tidak kalah penting, semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus dijaga agar masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, Bhayangkari Sumatera Barat menunjukkan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Semangat HKGB ke-74 tidak hanya menjadi momentum peringatan organisasi, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata dengan hadir, berbagi dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bhayangkari Peduli, hadir bersama masyarakat, berbagi untuk sesama.
Berita
Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Sumbar Turunkan K9 Spesifikasi SAR Telusuri Jalur Air Bah

SOLOK — Unit Polsatwa Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Sumatera Barat mengerahkan tim khusus pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue / SAR) untuk menindaklanjuti perintah pimpinan dalam operasi penyisiran di kawasan terdampak air bah. Operasi pencarian ini dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, dengan menyusuri area mulai dari belakang Kantor Bupati.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa pengerahan Satwa K9 (anjing pelacak) merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam membantu proses pencarian secara optimal di medan yang sulit dijangkau.
“Kepolisian Daerah Sumatera Barat terus memaksimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk menurunkan Unit Polsatwa K9 yang memiliki spesifikasi khusus SAR. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses penyisiran di lapangan, terutama pada area-area yang terdampak material air bah,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya, Kamis (24/9/2026).
Dalam operasi tersebut, Ditsamapta Polda Sumbar menurunkan empat personel berpengalaman yang dipimpin langsung oleh Kasubnit Harvet Polsatwa, Aipda Hamidi Rahmadhoni, didampingi tiga personel lainnya yaitu Briptu Muhardi Iqbal, Bripda Alif Mulya Putra, dan Bripda Visky Wiryan Sugiat. Tim juga didukung dengan dua unit kendaraan khusus (Ransus) Polsatwa serta membawa dua ekor satwa (anjing pelacak) jenis Herder dengan spesifikasi SAR andal.
Direktur Samapta (Dirsmapta) Polda Sumbar, AKBP Andre Anas, menambahkan bahwa kehadiran satwa pelacak terlatih sangat krusial guna memaksimalkan efektivitas pencarian di lokasi kejadian.
“Kami menerjunkan 4 personel terlatih beserta 2 ekor satwa K9 jenis Herder spesifikasi SAR dan 2 unit ransus. Pelaksanaan pencarian dimulai dari titik belakang Kantor Bupati dengan menyusuri jalur aliran air bah. Keahlian satwa pelacak ini diharapkan dapat membantu melacak jejak maupun petunjuk penting di lokasi secara lebih efektif dan presisi,” tambah AKBP Andre Anas.
Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Sumbar bersama unsur terkait masih terus melaksanakan penyisiran secara intensif di lapangan dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan personel.
-
Berita2 minggu agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
-
Berita2 minggu agoSatlantas Pasuruan Kota Pasang Banner di Jalur Rawan Laka, Pengendara Diingatkan Utamakan Keselamatan
-
Berita1 minggu agoJaga Keselamatan Pelayaran, Satpolair Polres Pasuruan Kota Intensifkan Patroli Perairan Dan Edukasi Nelayan
-
Berita1 minggu agoHUT Lantas ke-71, Satlantas Polres Pasuruan Kota Sambangi Purnawirawan IPTU Abadi
-
Berita1 minggu agoSatlantas Polres Pasuruan Kota Gandeng Komunitas Ojol dalam Bakti Kesehatan HUT Lalu Lintas ke-71
-
Berita2 minggu agoBrimob Polda Jatim Bangun Mako Kompi di Pasuruan, Perkuat Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Masyarakat
-
Berita2 minggu agoCegah Kriminalitas, Polsek Rejoso Intensifkan Patroli dan Sambangi Satpam
-
Berita2 minggu agoPolri Kerahkan Tim DVI untuk Mendukung Penanganan Hilangnya Kapal Virgo
