Connect with us

Berita

BRAN Kebut Penataan Kelembagaan, Percepat Agenda Reforma Agraria Presiden Prabowo

Published

on

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Cegah Kejahatan 3C, Polsek Keboncandi Gencarkan Patroli Kamtibmas di Lingkungan Masyarakat

Published

on

Polresta Pasuruan – Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Keboncandi Polres Pasuruan Kota Polda Jatim rutin melaksanakan patroli kamtibmas guna mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Keboncandi, termasuk kawasan permukiman dan lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kejahatan.

Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan turut menjaga keamanan lingkungan.

Petugas mengimbau warga untuk memastikan kendaraan terkunci dengan aman, tidak meninggalkan barang berharga sembarangan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

Kapolsek Keboncandi AKP Topo Utomo, S.H., menyampaikan bahwa patroli rutin merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami terus mengintensifkan patroli di wilayah hukum Polsek Keboncandi sebagai upaya mengantisipasi tindak kejahatan 3C. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,” ungkapnya.

Melalui patroli yang dilaksanakan secara rutin, Polsek Keboncandi berharap situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Continue Reading

Berita

Perkuat Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Sambangi Lahan Pertanian Desa Kebotohan

Published

on

Polresta Pasuruan – Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Kebotohan Polsek Kraton Polres Pasuruan Kota Polda Jatim melaksanakan sambang dan monitoring kepada para petani yang memiliki lahan pertanian di Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sabtu (10/10/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas hadir langsung untuk menjalin komunikasi dengan para petani, memantau aktivitas pertanian, serta mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola lahan.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada petani agar terus semangat mengembangkan sektor pertanian.

Kapolsek Kraton AKP Mohamad Soleh menyampaikan bahwa kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk dukungan Polri terhadap para petani sekaligus upaya memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

“Kami mendorong Bhabinkamtibmas untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjalin komunikasi dengan para petani, serta memberikan dukungan dan motivasi dalam mengelola lahan pertanian. Harapannya, sinergi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” ungkapnya.

Melalui pendampingan secara berkelanjutan, Polsek Kraton berkomitmen mendukung program ketahanan pangan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan pertanian yang produktif dan kesejahteraan petani.

#astacita
#polrespasuruankota
#birosdmpoldajatim
#ketahananpanganpoldajatim
#polripresisi
#swasembadapangan
#swassembadajagung
#polisicintapetani
#astacitapresiden

Continue Reading

Berita

Kapolres Pasuruan Kota Hadiri Pelantikan Pengurus PWI Pasuruan Raya, Dorong Sinergi dan Profesionalisme Pers

Published

on

Polresta Pasuruan – Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, S.I.K., S.H., M.H., menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan Raya periode 2026–2029 yang digelar di Gedung Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Perkantoran Raci, Jalan Raya Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.45 WIB tersebut dihadiri Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo, Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Kodim 0819/Pasuruan, jajaran kejaksaan, pengurus PWI Jawa Timur, serta sekitar 100 insan pers dan tamu undangan lainnya.

Kehadiran Kapolres Pasuruan Kota menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan sinergi antara Polri dengan insan pers. Kemitraan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Rangkaian acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PWI, doa bersama, serta pembacaan surat keputusan dan pelantikan pengurus PWI Pasuruan Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan, pemberian ucapan selamat oleh jajaran Forkopimda, dan foto bersama.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Hidayat resmi mengemban amanah sebagai Ketua PWI Pasuruan Raya periode 2026–2029 bersama jajaran pengurus lainnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi serta meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo menyampaikan harapannya agar hubungan baik antara kepolisian dan insan pers terus terjaga. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Selamat kepada seluruh pengurus PWI Pasuruan Raya yang telah dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan membawa organisasi semakin maju. Kami berharap sinergi antara Polri dan insan pers terus terjalin, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur H. Lutfil Hakim mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pemberitaan di tengah derasnya arus informasi media sosial. Hal senada disampaikan Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo yang berharap PWI Pasuruan Raya terus menghadirkan berita yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan pelantikan Pengurus PWI Pasuruan Raya periode 2026–2029 berakhir pada pukul 16.00 WIB. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui momentum ini, Polres Pasuruan Kota berharap sinergi bersama insan pers semakin kuat dalam mendukung keterbukaan informasi, menjaga situasi kamtibmas, serta menghadirkan pemberitaan yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat.

Continue Reading

Trending