Berita
Satlantas Polres Pasuruan Kota Gelar Inspeksi Kawasan Tertib Lalu Lintas 2026, Wujudkan Jalan yang Aman dan Berkeselamatan

PASURUAN KOTA – Dalam upaya meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas, Satlantas Polres Pasuruan Kota melaksanakan kegiatan Inspeksi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan inspeksi ini merupakan salah satu langkah nyata Polri dalam memastikan kawasan tertib lalu lintas berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap berbagai aspek pendukung KTL, mulai dari kondisi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, fasilitas keselamatan, hingga kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.
Selain melakukan pengecekan, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana lalu lintas guna mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari instansi terkait.

Kasatlantas Polres Pasuruan Kota AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., melalui Kaurbinops Satlantas menyampaikan bahwa inspeksi KTL merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas.
“Melalui kegiatan inspeksi Kawasan Tertib Lalu Lintas Tahun 2026 ini, kami berharap seluruh aspek pendukung keselamatan jalan dapat terpenuhi dengan baik. Tidak hanya dari sisi sarana dan prasarana, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa terwujudnya kawasan tertib lalu lintas membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, baik kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat sebagai pengguna jalan.
Satlantas Polres Pasuruan Kota berkomitmen untuk terus melakukan langkah preventif, edukatif, dan evaluatif demi menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif.
Melalui Inspeksi Kawasan Tertib Lalu Lintas Tahun 2026, diharapkan terwujud lingkungan berlalu lintas yang semakin tertib serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
Berita
Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.
“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan, termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui dialog ini, Polda Jawa Timur berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (*)
Berita
POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Jakarta – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya. Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.
Berita
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.
-
Berita2 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita2 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita2 bulan agoLima Personel Polda Jatim Siap Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
-
Berita2 bulan agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Imbau Wisatawan Patuhi Penutupan Kawasan TNBTS Akibat Karhutla di Bromo
-
Berita2 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Kota Latih Personel Satpas Bahasa Isyarat, Wujudkan Pelayanan Ramah Disabilitas
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
