Berita
BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan

JAKARTA, 16 November 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.
Berita
Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.
Berita
Polda Jatim Bongkar Penipuan Online Jual Beli Mobil Modus Segitiga, Empat Tersangka Diamankan

SURABAYA – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan penipuan online dengan modus segitiga melalui transaksi jual beli kendaraan di Marketplace Facebook.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34).
Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan kerugian sebesar Rp149 juta dalam transaksi pembelian mobil di Surabaya pada 3 September 2026.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan hasil pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan aktivitas jaringan tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.
“Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini. Sementara itu, nilai transaksi sekitar Rp6,5 miliar masih terus didalami untuk memastikan aliran dana dan kemungkinan adanya korban lainnya,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Polda Jatim, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim menjelaskan, para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di Marketplace Facebook.
Iklan tersebut kemudian dipasang kembali oleh pelaku untuk menarik calon pembeli.
Setelah mendapatkan calon korban, pelaku menggunakan identitas palsu dan mengatur pertemuan antara pembeli dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya.
Namun, komunikasi kedua pihak sengaja dikendalikan pelaku agar korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diarahkan dalam transaksi penipuan.
“Korban bahkan sempat melihat langsung kendaraan yang akan dibeli. Namun, pembayaran justru diarahkan ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya,” jelas Dirressiber.
Dalam kasus yang dilaporkan, korban mentransfer uang sebesar Rp149 juta. Setelah transaksi dilakukan, uang tersebut tidak diterima oleh pemilik kendaraan.
Penyidik mengungkap, tersangka S, HU, dan J berperan memasang ulang iklan kendaraan serta berkomunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu.
Sementara tersangka Y berperan menyediakan sarana komunikasi dan rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.
Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, kartu ATM, buku rekening bank, satu unit mobil, dan satu unit sepeda motor.
Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan jaringan di sejumlah wilayah serta mendata kemungkinan korban lainnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penipuan melalui transaksi elektronik dan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal yang disangkakan penyidik.
Polda Jatim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya pembelian kendaraan.
“Pastikan identitas penjual, kepemilikan kendaraan, dan rekening tujuan pembayaran. Jangan mudah mentransfer uang hanya berdasarkan arahan pihak yang mengaku sebagai perantara,” tegas Dirressiber.
Polda Jatim juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan dengan modus serupa untuk segera melapor kepada kepolisian guna membantu pengembangan penyidikan.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memastikan kondisi barang, tetapi juga memastikan siapa pihak yang benar-benar berhak menerima pembayaran,” pungkasnya. (*)
Berita
Polda Jatim Gelar Operasi Zebra Semeru 2026 Tekan Angka Kecelakaan Jelang Nataru

SURABAYA – Merespons tingginya angka fatalitas di jalan raya yang mencapai rata-rata 10 korban meninggal setiap hari, Polda Jawa Timur menggelar Operasi Zebra Semeru 2026 selama dua pekan ke depan.
Operasi yang berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026 ini difokuskan untuk menekan angka kecelakaan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, sebanyak 358 personel Polda Jawa Timur diterjunkan dalam operasi tersebut. Ratusan personel itu berasal dari sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Jatim.
Selain di tingkat Polda, operasi juga dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Timur dengan menyasar pelanggar lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan.
“Jumlah personel yang kita libatkan sebanyak ini khusus untuk Polda 358, terdiri dari beberapa satker, dan operasi ini dilaksanakan seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran se-Polda Jawa Timur dan se-Indonesia,” ujar AKBP Wawan di Surabaya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, Operasi Zebra Semeru 2026 bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, namun polisi tetap melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap pelanggaran berat.
“Sasaran Operasi Zebra seluruh masyarakat, dengan mengedepankan preemtif dan preventif. Namun apabila kita mendapati pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita akan lakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan,” tegas AKBP Wawan.
Adapun sasaran utama penindakan meliputi pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengendara, terutama berkendara melawan arus, tidak menggunakan spion, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), serta tindakan lain yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
AKBP Wawan berharap pengerahan ratusan personel tersebut dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi korban jiwa di jalan raya, sebagaimana menjadi perhatian utama Kapolda Jatim.
“Di mana tadi disampaikan Bapak Kapolda, 1 hari 10 orang meninggal korban sia-sia di jalanan itu se-provinsi Jawa Timur, dan harapannya dengan operasi ini nantinya ke depan menekan angka kecelakaan dan korban fatalitas,” ungkapnya.
Selain pengawasan dan penindakan, Ditlantas Polda Jatim juga menggencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Edukasi tersebut mencakup kewajiban memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di bagian depan dan belakang kendaraan.
“Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur sudah mulai memasuki ke sekolah-sekolah untuk memberikan imbauan, sosialisasi TNKB pada kendaraan bermotor harus terpasang baik di depan maupun di belakang, itu tujuannya untuk registrasi dan identifikasi,” pungkas AKBP Wawan. (*)
-
Berita2 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita2 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita2 bulan agoLima Personel Polda Jatim Siap Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
-
Berita2 bulan agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Imbau Wisatawan Patuhi Penutupan Kawasan TNBTS Akibat Karhutla di Bromo
-
Berita2 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Kota Latih Personel Satpas Bahasa Isyarat, Wujudkan Pelayanan Ramah Disabilitas
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
