Berita
Kapolres Pasuruan Kota Beberkan Hasil Operasi Sarang Narkoba, Penindakan di Dusun Kisik Berlanjut
Polresta Pasuruan – Upaya memberantas peredaran narkotika membutuhkan sinergi kuat antara aparat keamanan dan masyarakat. Melalui langkah penegakan hukum yang terukur serta pemetaan wilayah rawan, jajaran kepolisian bersama TNI dan BNNK terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba yang menyasar kawasan Dusun Kisik, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Hasil pelaksanaan operasi tersebut disampaikan Kapolres Pasuruan Kota melalui kegiatan doorstop di Mako Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada Nomor 19, Kota Pasuruan, Rabu (18/11/2026).
Operasi gabungan tersebut melibatkan personel Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Brimob, Polres Pasuruan Kota, TNI, BNN, serta mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan kepala desa setempat.
Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Awaludin Amin, S.I.K., menyampaikan bahwa Operasi Sarang Narkoba merupakan langkah nyata untuk menyasar titik-titik yang terindikasi menjadi kantong peredaran narkotika. Menurutnya, kegiatan pemberantasan narkoba tersebut mendapat dukungan Bareskrim Polri dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
“Pemetaan wilayah yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkotika merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Melalui Operasi Sarang Narkoba, kami berupaya menyasar titik-titik yang menjadi perhatian bersama. Kegiatan seperti ini mendapat dukungan Bareskrim Polri dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan,” ungkap Kombes Pol Awaludin Amin.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa sembilan klip yang diduga berisi narkotika, sekitar 12 bondet atau bahan peledak rakitan, sejumlah sepeda motor, telepon genggam, minuman keras, serta sebuah brankas. Seluruh barang bukti diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
Selain itu, petugas juga mengamankan tiga orang yang diduga melakukan penyerangan terhadap petugas menggunakan bondet. Ketiganya saat ini menjalani proses penyidikan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perkembangan lebih lanjut terkait identitas dan penanganan perkara akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur.
Kapolres Pasuruan Kota menegaskan bahwa Operasi Sarang Narkoba bukan sekadar kegiatan penindakan sesaat, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
“Operasi ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus melakukan pemantauan, pemetaan terhadap wilayah yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkotika, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Penegakan hukum akan terus berjalan untuk mengungkap pelaku lainnya,” tegas Kapolres.
Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba harus diikuti dengan langkah pembinaan dan penguatan ketahanan masyarakat. Untuk itu, Polres Pasuruan Kota akan mendorong kerja sama berkelanjutan bersama pemerintah daerah, BNN, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Pasuruan.
“Kami ingin Dusun Kisik ke depan menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba, aman, nyaman, dan memiliki ketahanan masyarakat yang kuat. Potensi lokal juga perlu dikembangkan melalui kegiatan positif dan pemberdayaan masyarakat, sehingga lingkungan ini semakin tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman narkoba,” ungkapnya.
Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Pasuruan untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dimulai dari lingkungan keluarga. Masyarakat diimbau agar tidak takut atau ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
Melalui Operasi Sarang Narkoba dan langkah tindak lanjut pascaoperasi, sinergi antara Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan ketahanan lingkungan demi mewujudkan masyarakat yang aman, sehat, produktif, serta terbebas dari ancaman narkotika.
Berita
Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.
“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan, termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui dialog ini, Polda Jawa Timur berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (*)
Berita
POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Jakarta – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya. Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.
Berita
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.
-
Berita2 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita2 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita2 bulan agoLima Personel Polda Jatim Siap Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
-
Berita2 bulan agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Imbau Wisatawan Patuhi Penutupan Kawasan TNBTS Akibat Karhutla di Bromo
-
Berita2 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Kota Latih Personel Satpas Bahasa Isyarat, Wujudkan Pelayanan Ramah Disabilitas
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
