Polresta Pasuruan – Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Pohjentrek Polres Pasuruan Kota Polda Jatim meningkatkan kegiatan patroli Paskot Sigap Amanah Empati (SAE) untuk mengantisipasi tindak kriminalitas 3C (curat, curas dan curanmor) maupun tindak pidana lainnya di wilayah Kec. Pohjentrek kab. Pasuruan. Kamis dini hari (12/11/2026).

Kegiatan patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian, di antaranya objek vital seperti ATM dan perbankan, waralaba, SPBU Warungdowo, Kolam Renang Mangga Dua dan Katak Riang, serta sejumlah desa meliputi Desa Warungdowo, Pleret, Parasrejo, Susukanrejo, Logowok dan Tidu.

Personel juga melakukan standby di jalur Pantura sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindak kriminalitas sekaligus memantau aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, personel tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berdialog dengan masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kapolsek Pohjentrek AKP Sukresna, S.H. mengatakan bahwa patroli rutin merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sekaligus memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami terus meningkatkan patroli di sejumlah titik, khususnya lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan jalur yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas. Kami juga mengedepankan patroli dialogis agar dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan imbauan keamanan,” ujar AKP Sukresna.

Kapolsek menambahkan, masyarakat diharapkan turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas maupun kejadian yang mencurigakan.

Selama pelaksanaan patroli, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol maupun gangguan kamtibmas. Situasi wilayah hukum Polsek Pohjentrek Polres Pasuruan Kota terpantau aman, kondusif dan terkendali.

PONOROGO – Polres Ponorogo Polda Jawa Timur memperkuat sinergi bersama lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.

Tampak sejumlah personel Polres Ponorogo Polda Jatim mengikuti apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan bencana bersama seluruh unsur terkait, di Aloon-aloon Ponorogo, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. ini turut dihadiri Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, Dandim 0802 Ponorogo, jajaran Forkopimda, BPBD, Basarnas, serta relawan.

Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul prakiraan BMKG yang menyebut awal musim hujan di Ponorogo dimulai pada minggu ketiga November 2026.

Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2029 menetapkan tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem sebagai ancaman prioritas. Urgensi ini diperkuat data tahun 2025 yang mencatat 100 kejadian tanah longsor, 47 banjir, dan 29 cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur serta ratusan hektare lahan pertanian.

Kapolres Ponorogo, AKBP Damus Asa, menegaskan bahwa penanggulangan bencana menuntut kecepatan bertindak dan koordinasi lintas sektor yang solid, tidak sekadar mengandalkan ketersediaan armada.

“Prinsipnya, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Seluruh personel dan stakeholder harus memahami tugas masing-masing serta memastikan peralatan siap. Ketika terjadi keadaan darurat, respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujar AKBP Damus Asa.

Rangkaian apel juga diisi dengan penyerahan perlengkapan penanggulangan bencana secara simbolis kepada perwakilan Polres Ponorogo, Kodim 0802, dan BPBD.

Acara kemudian ditutup dengan pemeriksaan pasukan serta simulasi rencana kontingensi cuaca ekstrem. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, seluruh unsur diharapkan mampu bergerak terpadu guna meminimalkan dampak risiko bencana demi melindungi keselamatan warga Ponorogo. (*)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.