Berita
Awali Tugas, Kepala BRAN Temui Wamen ATR/BPN Perkuat Sinergi Reforma Agraria

JAKARTA — Mengawali masa tugasnya, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo langsung melakukan langkah taktis dengan menyambangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam kunjungan kerja di hari pertamanya tersebut, Kepala BRAN menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan langkah dalam mengakselerasi program Reforma Agraria agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dedi Prasetyo seusai pertemuan.
Dedi juga menegaskan bahwa BRAN tidak akan berjalan sebagai lembaga yang eksklusif. Sebaliknya, lembaga baru ini diposisikan sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan keadilan pertanahan.
Menurutnya, kompleksitas persoalan agraria di Indonesia menuntut adanya penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir.
“Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma Agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat,” tutur Jenderal Polisi bintang empat tersebut.
Ia menjabarkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan tiga aspek utama terkait pertanahan yaitu Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan Pemberdayaan ekonomi agar tanah menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset (sertifikasi), melainkan harus diikuti dengan penataan akses.
BRAN berkomitmen mendorong aspek hilirisasi melalui pendampingan usaha, penyediaan teknologi, kemitraan, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar bagi masyarakat penerima manfaat.
Pertemuan perdana antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN ini juga langsung masuk ke dalam pembahasan teknis terkini. Sejumlah poin krusial yang dibahas antara lain:
• Evaluasi dan pembelajaran capaian Reforma Agraria yang selama ini berjalan di ATR/BPN.
• Strategi percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
• Tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL).
• Implementasi kebijakan One Data Agraria sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat.
“Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga,” tegas Dedi.
Menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih fungsi kelembagaan, Dedi memastikan kehadiran BRAN justru untuk memperkuat instansi yang sudah ada, bukan menggerus kewenangan Kementerian ATR/BPN. Fungsi administrasi pertanahan dipastikan tetap melekat penuh di bawah kendali ATR/BPN.
“Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor,” jelasnya secara lugas.
Sebagai langkah taktis berikutnya, BRAN saat ini memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga, serta membentuk tim ad hoc untuk mengawal program-program mendesak di awal transisi ini.
Dedi berharap, ke depan BRAN dapat tumbuh menjadi institusi yang inklusif, transparan, berbasis data, dan responsif terhadap keluhan masyarakat di lapangan.
“BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Berita
Polda Jatim Ungkap 4 Kasus, dari Satwa Dilindungi hingga Dugaan Penyelewengan BBM Jenis Solar

SURABAYA – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur mengungkap empat perkara tindak pidana selama periode 15–23 Oktober 2026, yang mencakup satwa liar, bagian tubuh hiu, ribuan botol arak Bali, dan dugaan penyelewengan solar bersubsidi.
Pengungkapan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Jatim melalui Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Program 100 Hari Kapolri dan program Kapolda Jatim, Jogo Omah.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda Jatim, Senin ( 26/10/2026).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, melalui program Jogo Omah, Polda Jatim terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung pengawasan distribusi barang, pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan pelestarian sumber daya alam.
Ia menegaskan bahwa Polda Jatim akan terus berupaya melakukan penegakan hukum secara profesional, termasuk dalam pengawasan distribusi barang, pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan perlindungan sumber daya alam.
“Kami juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi tentang tindakkan yang melanggar hukum kepada kepolisian,” ujar Kombes Abast.
Pada kesempatan yang sama, Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Dr. Arman Asmara Syarifuddin, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan, penanganan setiap perkara dilakukan berdasarkan alat bukti, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan.
“Setiap perkara kami tangani sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Kami melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegas Kombes Arman.
Lebih lanjut Kombes Arman menerangkan kasus pertama terungkap di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, pada 15 Oktober 2026. Berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman satwa dari Kepulauan Aru menuju Probolinggo, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan tujuh ekor burung.
Burung tersebut terdiri atas dua cenderawasih kuning besar, tiga kakatua jambul kuning, satu kakatua jambul putih, dan satu nuri kepala hitam.
Penanganan perkara telah dilimpahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Jawa Timur serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Timur.
Kasus kedua terungkap pada 16 Oktober 2026 saat petugas memeriksa truk Fuso di atas KM Dharma Rucitra VII, Pelabuhan Jamrud, Surabaya. Kendaraan yang melakukan perjalanan dari Maumere menuju Surabaya itu mengangkut empat kardus, terdiri atas tiga kardus berisi sirip hiu kering dan satu kardus berisi insang hiu.
Saat pemeriksaan, sopir berinisial BJ tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan. Petugas mengamankan muatan tersebut beserta satu unit truk.
Perkara ini kemudian dilimpahkan kepada BKHIT Provinsi Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan karantina dan dokumen yang diperlukan.
Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, petugas Ditpolairud Polda Jatim memeriksa sebuah truk boks di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan 107 kardus berisi 10.600 botol arak Bali.
Pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian dokumen pengangkutan. Penyidik masih perlu memastikan bentuk ketidaksesuaian tersebut serta ketentuan hukum yang relevan sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran.
Kasus keempat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang ditemukan di Jalan Perak Timur, Surabaya, pada 23 Oktober 2026.
Petugas memeriksa sebuah truk Fuso yang dilengkapi tangki kendaraan yang telah dimodifikasi. Berdasarkan uraian awal perkara, jumlah BBM tersebut diperkirakan mencapai 1.140 liter.
Solar itu diduga diperoleh dari SPBU di wilayah Sidoarjo dan akan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual dengan harga Rp 15.000 per liter. Dalam perkara ini Polisi telah mengamankan Sopir berinisial RA untuk dilakukan pemeriksaan.
Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit truk, lebih kurang 1.000 liter BBM, dan satu unit telepon genggam.
Penyidik mendalami dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Penentuan penerapan pasal tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur hukum yang berlaku.
Seluruh perkara tersebut masih dalam penanganan sesuai tahapan hukum masing-masing. Penetapan adanya pelanggaran dan pertanggungjawaban pidana para pihak harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta proses pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan. (*)
Berita
Tak Sekadar Jaga Keamanan, Polri Ajak Pelajar Peduli Pendidikan dan Lingkungan

Depok – Korps Sabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menggelar kegiatan Polisi Peduli Pendidikan dan Cinta Lingkungan di SD Negeri Cilangkap 8, Depok, Jawa Barat, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diisi dengan pembagian 550 paket makanan bergizi kepada siswa serta penanaman pohon untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, yang diwujudkan melalui kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan anak, dan pelestarian lingkungan dalam program Green Policing.
Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib mengatakan, kehadiran Polri di lingkungan sekolah tidak hanya berkaitan dengan edukasi keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena itu, kehadiran polisi di sekolah bukan hanya untuk memberikan edukasi tentang keamanan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap lingkungan,” ujar Ngajib.
Kegiatan diawali dengan upacara pagi yang dipimpin AKBP Helminingsih, kemudian dilanjutkan dengan edukasi mengenai tugas dan fungsi kepolisian, khususnya Korps Sabhara, yang disampaikan oleh Iptu Dian Anggraini dan Iptu Lis Irmayanti.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa menerima makanan bergizi berupa bubur kacang hijau dan telur rebus. Suasana semakin interaktif melalui sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan peran kepolisian.
Selain edukasi dan pembagian makanan, personel Korsabhara bersama siswa, guru, serta pengurus RW setempat juga menanam bibit pohon mangga di lingkungan sekolah. Para siswa diajak memahami pentingnya merawat pohon agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
Ngajib menegaskan, perhatian terhadap pendidikan perlu berjalan beriringan dengan upaya mendukung kesehatan, membentuk karakter, serta menanamkan kesadaran menjaga lingkungan kepada anak-anak sejak usia sekolah.
“Kami ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter yang baik. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana membentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial sejak usia sekolah,” katanya.
Ia menjelaskan, penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari implementasi Green Policing, yakni pendekatan yang mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat.
Menurut Ngajib, pendekatan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh jajaran kepolisian di berbagai daerah. Dengan demikian, kegiatan pelayanan dan pengabdian Polri tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.
“Kami ingin semangat Polisi Bersama Masyarakat benar-benar dirasakan melalui tindakan nyata. Polisi hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut membangun masa depan generasi muda dan lingkungan yang lebih baik,” pungkas Ngajib.
Berita
Korlantas Polri Jadikan Operasi Patuh 2026 Momentum Perilaku Keselamatan Dalam Berkendara Paling Utama

JAKARTA – Masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas melalui Operasi Patuh 2026. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong kesadaran pengguna jalan agar Kebiasaan dalam perilaku aman berkendara menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat mencegah kecelakaan dan meniadakan fatalitas di jalan raya.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pelaksanaan Operasi Patuh 2026 hanya berorientasi pada membentuk ekosistem berlalu lintas yang semakin sadar terhadap keselamatan yang paling utama.
“Operasi Patuh 2026 merupakan upaya untuk membangun litetasi dan edukasi kesadaran pengetahuan masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dengan semakin baiknya pengetahuan dan kepatuhan pengguna jalan, potensi kecelakaan maupun fatalitasnya dapat ditekan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlindungi dalam aktivitasnya,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Operasi yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026 ini dilaksanakan di seluruh wilayah, Sasaran operasi mencakup berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan, yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas akibat di dahuluinya suatu perilaku pelanggaran.
Dalam pelaksanaannya, Korlantas Polri mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi dengan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi safety riding dilakukan kepada pengguna jalan, komunitas, maupun kelompok masyarakat agar memahami cara berkendara yang aman, tertib dan mengenali berbagai risiko dari perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Penegakan hukum juga dilakukan sebagai langkah akhir, secara terukur dengan mengutamakan pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun mobile.
Sementara terhadap pelanggaran tertentu, petugas memberikan edukasi secara simpatik dan mengedepankan komunikasi dua arah tentang pengetahuan keselamatan berlalu lintas, sehingga setiap interaksi di lapangan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.
“Penegakan hukum meruoakan bagian dari edukasi. Ketika masyarakat diberikan pemahaman dan diingatkan secara humanis mengenai risiko pelanggaran yang dapat beresiko kecelakaan dan fatalitas, yang diharapkan bukan hanya kepatuhan selama kegiatan, tetapi terbentuknya kebiasaan tertib, selamat dan aman berlalu lintas yang terus dilakukan dalam keseharian beraktifitas berlalu lintas,” jelasnya.
Sejumlah perilaku yang berpotensi menimbulkan kecelakaan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka, menjaga kecepatan, tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi tetap layak sebelum melakukan perjalanan.
Menurut Trunoyudo, keberhasilan bukan semata-mata dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan maupun tindakan hukum yang diberikan. Orientasi utamanya adalah perubahan perilaku dan meningkatnya kesadaran masyarakat patuh dalam berlalu lintas serta keselamatan menjadi kebutuhan utama.
“Budaya tertib berlalu lintas harus tumbuh menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Untuk itu dibutuhkan awareness atau kepedulian dalam pemgetahuan keselamatan berlalu lintas paling utama, karena setiap aktifitas di jalan dapat potensi berdampak kepada keselamatan orang lain. Mari bersama-sama menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan, keluarga tetap setia menunggu dirumah untuk setiap perjalanan,” tutupnya.
Polri mengajak masyarakat menjadi bagian dari terciptanya lalu lintas yang aman dengan saling menghormati sesama pengguna jalan, mematuhi aturan, dan mengutamakan keselamatan. Polisi bersama masyarakat membangun budaya tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama.
-
Berita1 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita3 minggu agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita1 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
-
Berita1 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita1 bulan agoSatlantas Polres Pasuruan Kota Gandeng Komunitas Ojol dalam Bakti Kesehatan HUT Lalu Lintas ke-71
-
Berita1 bulan agoSatpolair Polres Pasuruan Kota Tindak Penggunaan Jaring Trawl, Seorang Nelayan Diamankan
-
Berita2 bulan agoGowes Bersama, Kapolres Pasuruan Kota Sambangi Polsek Gadingrejo dan Kraton
