PASURUAN KOTA – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan Supervisi Lalu Lintas Jajaran Polda Jatim Tahun 2026, pada Rabu (11/11/2026).

Kegiatan supervisi tersebut berlangsung di Pasuruan dan diikuti oleh sejumlah satuan wilayah, yakni Polres Pasuruan, Polres Pasuruan Kota, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, serta Polres Lumajang.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas di masing-masing wilayah. Melalui supervisi tersebut, jajaran Ditlantas Polda Jatim melakukan pembinaan sekaligus memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, profesionalisme personel, serta optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi satuan lalu lintas di tingkat Polres untuk melakukan koordinasi, menyampaikan berbagai kendala di lapangan, serta menyelaraskan pelaksanaan program kerja agar semakin efektif dan sesuai dengan kebijakan pimpinan.

Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan supervisi ini memiliki peran penting sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas personel Satlantas.

“Melalui kegiatan supervisi ini, kami mendapatkan arahan, masukan, serta evaluasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja personel. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang lalu lintas,” ungkap AKP Amrullah Setiawan.

Ia juga menegaskan bahwa hasil supervisi akan menjadi bahan evaluasi bagi Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk terus meningkatkan kesiapan personel, kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dengan adanya kegiatan supervisi ini, diharapkan seluruh jajaran Satlantas di wilayah Polda Jawa Timur semakin solid, profesional, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.

Satlantas Polres Pasuruan Kota berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

GRESIK – Ratusan warga Kampung Nelayan di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial dari Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026.

Aksi nyata ini menjadi bukti konkret komitmen Polri yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, paket bantuan disalurkan kepada 125 nelayan, 35 tukang becak, serta 45 warga panti asuhan.

Tidak hanya itu, sebanyak 150 warga juga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis, ditambah pemberian santunan khusus kepada sejumlah anak yatim.

Kegiatan humanis ini merupakan bagian dari rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP) Serdik Sespimma Polri di wilayah hukum Polres Gresik.

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., menjelaskan bahwa PKP tidak hanya dirancang untuk mengasah kemampuan profesional, tetapi juga untuk memupuk kepekaan sosial para calon pemimpin Polri.

Menurutnya, calon perwira harus memahami langsung dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah melatih serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian para serdik terhadap kondisi masyarakat, khususnya di wilayah tempat mereka akan mengabdi nanti,” ujar Brigjen Pol Victor, Selasa (10/11/2026).

Menurut Brigjen Pol Victor Togi Tambunan, total terdapat 126 peserta didik yang mengikuti PKP di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan menjad lokasi PKP.

Momen ini menjadi ruang strategis bagi para serdik untuk mengimplementasikan ilmu kepemimpinan sekaligus mengasah ketajaman analisis persoalan di lapangan.

“Melalui sinergi ini, para calon pemimpin Polri masa depan diharapkan tidak sekadar unggul secara manajerial, tetapi juga memiliki empati tinggi terhadap persoalan masyarakat luas,” ujar AKBP Ramadhan.(*)

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, putusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

Menurut Anam, proses persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Selain penegakan kode etik, Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Ia menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terkait dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik juga masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Johnny kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.