Connect with us

Berita

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Published

on

JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kepala Bran: Reforma Agraria Sejati Harus Menyejahterakan Petani, Nelayan, Dan Warga Kota

Published

on

YOGYAKARTA, 21 November 2026 – Reforma Agraria Sejati harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, hingga warga perkotaan yang membutuhkan perumahan layak dan akses terhadap sumber penghidupan.

Untuk mewujudkannya, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaian konflik, penataan tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu.

Hal tersebut disampaikan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”, Sabtu (21/11/2026).

“Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria Sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan. BRAN harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.

Petani Membutuhkan Kepastian Hak dan Dukungan Ekonomi

Dalam paparannya, Kepala BRAN mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.

Dedi menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan harus diselaraskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

“Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelasnya.

Menurut Dedi, persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama agar perbedaan kebijakan antarsektor tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat.

Namun, kepastian hak bukanlah tujuan akhir. Petani juga membutuhkan dukungan nyata agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan.

“Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

“Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BRAN mendorong keterpaduan antara penataan aset, penataan akses, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Nelayan dan Masyarakat Pesisir Harus Mendapat Perlindungan

Kepala BRAN juga menyoroti persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Dedi menyampaikan informasi mengenai sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi bersama kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil agar keputusan didasarkan pada fakta objektif di lapangan.

“BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan,” tegasnya.

Dedi juga menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian persoalan agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.

“Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.

Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan reforma agraria perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.

Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Warga Kota Membutuhkan Perumahan Dekat Sumber Penghidupan

Selain kawasan pertanian dan pesisir, Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria perkotaan juga membutuhkan perhatian serius.

Dedi mencontohkan konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi perkotaan.

“Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja,” jelas Dedi.

Karena itu, penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan lahan, tetapi juga akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.

“Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani perumahan, pertanahan, serta pengelolaan aset negara, BRAN mendorong penyelesaian persoalan agraria perkotaan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.

BRAN Mengorkestrasi Kebijakan, Bukan Menggantikan Kewenangan Kementerian

Kepala BRAN menegaskan bahwa kompleksitas persoalan agraria membutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga.

Persoalan di kawasan hutan memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Pemberdayaan petani membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian. Perlindungan masyarakat pesisir melibatkan sektor terkait, sedangkan penyelesaian persoalan perumahan perkotaan membutuhkan keterpaduan kebijakan pertanahan, perumahan, dan pengelolaan aset negara.

Dalam kerangka tersebut, BRAN berperan mengorkestrasi kebijakan agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara selaras, dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dedi menekankan bahwa kesinambungan pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.

Menanggapi penafsiran yang sebelumnya menempatkan BRAN sebagai lembaga sementara atau ad hoc, ia menyampaikan pandangannya terhadap mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

“Saya tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan bahwa BRAN ini lembaga ad hoc. BRAN ini cukup kuat, satu lembaga, langsung di bawah Presiden. Tugas, fungsi, dan kewenangan kami juga sangat jelas,” tegasnya.

Menurutnya, reforma agraria tidak cukup berhenti pada penyelesaian konflik atau pemberian pengakuan hak. Negara juga perlu memastikan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.

Diskusi UGM Memperkuat Sinergi Reforma Agraria Nasional

Diskusi publik Fakultas Hukum UGM mempertemukan unsur pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria nasional.

Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda.

Diskusi juga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala BRAN menyampaikan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026.

Ia berharap forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.

Reforma Agraria Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat

Kepala BRAN menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan bagian dari amanat Pancasila Sila Kelima dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.

Bagi petani, reforma agraria harus membuka akses terhadap tanah, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, reforma agraria harus memperhatikan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi warga perkotaan, reforma agraria harus turut menjawab kebutuhan perumahan layak, kepastian hak, dan akses terhadap sumber penghidupan.

Keberhasilan Reforma Agraria Sejati bukan semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan dari meningkatnya kepastian hak, produktivitas, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui orkestrasi lintas sektor yang berkelanjutan, BRAN berupaya memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, berpihak pada rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Berita

Poliran, Upaya Polri Membantu Masyarakat Mengakses Lapangan Pekerjaan

Published

on

JAKARTA – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan.

“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.

Ia menjelaskan, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata pencari kerja sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri memastikan proses perekrutan berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar. Pendataan pencari kerja yang telah tersalurkan juga dikelola melalui dashboard untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Rudy turut mengajak dunia usaha memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya.

“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program tersebut. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari penempatan kerja serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.

“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.

Continue Reading

Berita

Penyegaran Organisasi Polri, Sejumlah Kapolda dan Wakapolda Berganti

Published

on

JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026).

Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Irjen Pol Alfred Papare mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Selain itu, sejumlah pejabat juga mendapat penugasan sebagai Wakapolda di berbagai wilayah. Di antaranya Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Pol Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Mutasi juga mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakale mdiklat Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Selain jabatan tersebut, mutasi juga mencakup sejumlah posisi Kapolres dan jabatan lainnya di lingkungan Polri. Penempatan personel dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas institusi dalam menjawab tantangan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya serta berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Continue Reading

Trending