Temukan Berita Terbaik

Politik

Dikriminalisasi Lalu Dicopot Tanpa Proses Yang Sah, Kades Pagarawan Desak Bupati Bangka Segera Pulihkan Nama Baiknya

Seorang Kepala Desa atau Kades merasa dikriminalisasi, kemudian dengan sengaja dicopot oleh Bupati tanpa proses yang sah.

Jaiyadi (54 tahun), yakni Kades Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, melalui Kuasa Hukumnya, Bujang Musa, menuturkan, dirinya dijebak oleh seseorang temannya dan dituduh sebagai pengguna narkoba, lalu dilaporkan ke Polisi kemudian ditangkap.

“Saya dijebak oleh teman saya, inisialnya F,” kata Jaiyadi, dalam keterangannya yang diterima, Kamis (12/10/2023).

Jaiyadi membeberkan, pada 11 Agustus 2023, dirinya diminta datang oleh seorang temannya berinisial F, untuk proes jual beli karburator RX King.

Akan tetapi proses transaksi batal atau tidak jadi. Begitu orang yang hendak tawar menawar harga karburator itu pergi, tiba-tiba sejumlah pria mendatangi Jaiyadi. Mereka mengaku sebagai anggota kepolisian, dan menuduh Jaiyadi menggunakan narkoba.

“Mereka mencari-cari barang bukti narkoba, tetapi tidak didapat. Tidak ada. Karena saya memang tidak pengguna narkoba,” ujar Jaiyadi.

Meski tak ditemukan narkoba, Jaiyadi tetap digelandang ke kantor Polisi. Jaiyadi ditahan dan diperiksa. Jaiyadi masih diperiksa lagi selama 5 hari, sebelum akhirnya dilepas pada 15 Agustus 2023 dan SP3, karena tidak cukup bukti.

Penyergapan oleh Polisi kepada Muhammad Hakiki, Fauzan (PNS Dishub Pemkab Bangka), dan Jaiyadi pada 11 Agustus 2023, setelah diperiksa dan dilakukan pengetesan air seni oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka, maka pada tanggal 12 Agustus 2023, dipulangkan, sebab tidak ada indikasi penggunaan narkotika.

Setelah dilepaskan dari Polisi, proses kriminalisasi terhadap Jaiyadi masih terus terjadi. Mendadak juga, Jaiyadi mendapat Surat Pemberhentian kepada dirinya sebagai Kepala Desa Pagarawan. Surat itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, yang ditandatangani oleh Bupati Mulkan.

Jaiyadi (54 tahun), yakni Kades Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Jaiyadi (54 tahun), yakni Kades Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Keanehan proses dan pemberhentian Jaiyadi sebagai Kepala Desa Pagarawan dipertanyakan oleh Jaiyadi. Kuasa Hukum Jaiyadi, Bujang Musa, mengatakan, Jaiyadi tidak terbukti menggunakan narkoba.

Jaiyadi juga tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus itu. Justru, kasus itu keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian.

“Ini anehnya, klien saya di-SP3, tapi kok malah Surat SP3 itu pula yang dijadikan Pemkab Bangka untuk menghentikan Jaiyadi sebagai Kepala Desa Pagarawan,” tutur Bujang Musa.

Karena diperlakukan dengan sangat zalim, Jaiyadi pun meminta agar nama baiknya dipulihkan, serta posisinya sebagai Kepala Desa Pagarawan dikembalikan kepada posisinya semula.

“Saya meminta agar nama baik saya dipulihkan, dan juga hak saya sebagai Kepala Desa Pagarawan yang dijabat baru beberapa bulan dikembalikan. Malu saya dan keluarga saya karena masalah ini,” pinta Jaiyadi.

Bujang Musa selaku Kuasa Hukum Jaiyadi, telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Pemkab Bangka, yakni Keberatan atas Surat No 100.3.3.2/1071/Dinpemdes/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

Bujang Musa mengatakan, pihaknya masih menunggu tanggapan dari Pemkab Bangka terhadap Surat Keberatan Jaiyadi tersebut.

“Jika dalam waktu dekat ini belum ada tanggapan, maka kami akan mengajukan persoalan ini ke PTUN. Karena itu, kami berharap kiranya Surat Keberatan kami ditanggapi, dan hak-hak klien kami dikembalikan, yakni dikembalikan sebagai Kepala Desa Pagarawan, demikian pula gajinya dikembalikan. Jika itu sudah dilakukan, ya masalah ini kami anggap selesai,” tutur Bujang Musa.

“Namun, jika tidak ditanggapi, ya Langkah hukum selanjutnya, yakni menggugat lewat PTUN, kemudian juga akan ada konsekuensi tuntutan ganti rugi, baik materiil mau pun immaterial,” lanjut Bujang Musa.

Bujang Musa juga menyampaikan, semestinya terhadap kepastian hukum yang dialami Jaiyadi, seharusnya Pemkab Banga dan pihak-pihak terkait mesti kembali pada aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Sebab, jika Jaiyadi sudah dinyatakan tidak terkait kasus narkoba, dan sudah di-SP3, maka Pemkab Bangka dan pihak-pihak terkait mesti tunduk dan memulihkan nama baik Jaiyadi serta mengembalikan hak-hak serta statusnya sebagai Kepala Desa Pagarawan.

“Jadi, seharusnya pihak Pemkab Bangka tidak langsung begitu saja mengeluarkan Surat Pemberhentian Jaiyadi dari Kepala Desa Pagarawan. Apalagi, pihak kepolisian sudah mengeluarkan SP3 atas persoalan ini,” jelas Bujang Musa.

Perlu diketahui, lanjut Bujang Musa, seseorang Kepala Desa hanya boleh diberhentikan, misalnya, jika terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan. Hal itu sesuai Pasal 41, 42, 43 Undang-Undang No 6 ahun 2014.

“Kepala Desa yang telah diberhentikan sementara, jika terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali posisinya sebagai Kepala Desa hingga masa akhir jabatannya,” terang Bujang Musa.

Kemudian, lanjut Bujang Musa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No 82 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 2 huruf g, isinya, Kepala Desa diberhentikan dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Perlu digarisbawahi, klien kami tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka. Klien kami dimintai keterangan hanya sebagai Saksi. Kemudian, kasus itu pun sudah SP3, sehingga klien kami tidak pernah menjadi Terdakwa dalam persidangan. Di sinilah kami mempertanyakan dasar apa Pemkab Bangka memberhentikan klien kami,” terang Bujang Musa.

“Kalau alasannya ada desakan warga, maka warga yang mana yang mendesak? Masa Cuma 1 orang warga misalnya mendesak kok dianggap mewakili 1000 warga lainnya? Enggak bener begitu,” tandasnya.

Dia berharap agar Bupati Bangka, Mulkan, untuk segera meluruskan dan mengembalikan kembali Jaiyadi sebagai Kepala Desa Pagarawan, dengan memenuhi hak-hak serta pemulihan nama baik Kades Jaiyadi.(RED)

The post Dikriminalisasi Lalu Dicopot Tanpa Proses Yang Sah, Kades Pagarawan Desak Bupati Bangka Segera Pulihkan Nama Baiknya appeared first on SINAR KEADILAN | BERANI TAJAM TERPERCAYA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *