Temukan Berita Terbaik

BeritaKabar

Ketua MPR RI Bamsoet Kembali Raih Penghargaan Best Data and AI Governance sektor Legislatif dari ABDI

Jakarta, Komite.Id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendapatkan penghargaan Best Data and AI Governance (DG Awards) sektor Legislatif, dari Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) atas kontribusi Bamsoet dalam memajukan dunia Big Data dan Artificial Intelligence (AI) di Tanah Air.

Bamsoet juga mengapresiasi peluncuran buku “Revolution in Data Science, AI and Cybersecurity in Connected World. That Impacting Geo Politics, Social, Economy & Trade”, yang digagas oleh ABDI. Dirinya termasuk salah satu kontributor yang menuangkan pemikiran dalam buku tersebut, bersama dengan 45 penulis lain dari mancanegara.

“Program 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan, juga bermanfaat untuk menjaga algoritma media sosial agar tak menyebabkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Pesatnya digitalisasi yang membuat masifnya interaksi manusia di ruang digital, juga harus dibarengi dengan peningkatan keadaban dan literasi digital. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ruang digital jangan sampai tercemar oleh polusi politisasi SARA maupun berbagai tindakan black campaign yang dapat memecah belah bangsa,” ujar Bamsoet usai mendapatkan penghargaan Best Data and AI Governance (DG Awards) sektor Legislatif, di Jakarta, Rabu (22/11/23).

Turut hadir antara lain, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Deputi Lemhannas Prof Reni, Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Jonni Mahroza, Deputi IV Menko Perekonomian Rudy Salahuddin, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof.Dr. Rer. Nat. Muh Aris Marfai S.Si. M.Sc, Data Academy Commissioner Hasan Shahab, Gubernur Sulawesi Barat & Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh SH. MH.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia sudah semakin bergerak ke arah digitalisasi. Interaksi manusia, perputaran ekonomi, hingga dunia pendidikan akan lebih banyak berada di ruang digital seperti media sosial hingga metaverse. Sebagai gambaran, lembaga akuntan publik dan lembaga riset bisnis Price Waterhouse Cooper (PwC) melaporkan, potensi ekonomi dari dunia metaverse pada 2019 mencapai USD 46,4 miliar. Berpotensi meningkat menjadi USD 476,4 miliar pada 2025 dan meningkat lagi menjadi USD 1,5 triliun pada 2030.

“Di Indonesia, tahun lalu, Google Temasek, Bain and Company mencatat pertumbuhan ekonomi digital kita mencapai 22 persen dengan nilai ekonomi sebesar USD 77 miliar, menyumbang 40 persen dari total transaksi digital ASEAN. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai sangat menjanjikan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai USD 130 miliar,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa perlindungan data pribadi telah dijamin dengan lahirnya UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, namun juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas. Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi, juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data menjadi isu penting, di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya), dan selanjutnya metaverse (realitas virtual).

“Di satu sisi, teknologi memiliki sisi manfaat, khususnya saat ini dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun ASEAN. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara negara ASEAN, seperti munculnya para pembobolan data (Data Breach),” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *