Connect with us

Berita

Giant Sea Wall Pantura Disiapkan, BRAN Kawal Kepastian Tanah dan Perlindungan Nelayan

Published

on

Jakarta, 2 November 2026 — Pembangunan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) tidak boleh hanya menghadirkan tanggul laut, infrastruktur, dan kawasan baru. Kepastian tanah, perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha petambak, serta hak masyarakat yang telah lama hidup di kawasan pesisir juga harus menjadi bagian penting dari pembangunan.

Untuk memastikan hal tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperkuat sinergi dalam penataan aset, pencegahan konflik agraria, dan sinkronisasi pembangunan kawasan pesisir.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, MPA., MBA., di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/11).

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall sepanjang sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Program ini mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, dan 128 kecamatan, dengan pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater mangrove yang dibagi dalam dua wilayah kerja dan 15 segmen.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk menghadapi persoalan serius kawasan pesisir, mulai dari penurunan muka tanah, banjir rob, dampak perubahan iklim, hingga ancaman terhadap permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, pembangunan berskala besar juga membawa tantangan tersendiri. Penataan tanah, perubahan akses jalan, pemanfaatan ruang pesisir, dan aktivitas nelayan harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan kawasan Pantura harus berjalan seiring dengan kepastian hukum atas tanah dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

“Pembangunan kawasan pesisir harus kita persiapkan secara menyeluruh. Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik baru di masyarakat. Karena itu, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan KKP dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, BRAN siap berperan dalam penataan aset, pemetaan persoalan pertanahan, serta koordinasi penyelesaian konflik agraria di kawasan pesisir. Termasuk memastikan status dan kepastian hukum tanah pada kawasan hasil reklamasi maupun pulau artifisial yang direncanakan dalam pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya melindungi aktivitas dan sumber penghidupan nelayan. Pembangunan yang mengakibatkan perubahan akses jalan, jalur aktivitas masyarakat, atau ruang penangkapan ikan perlu disertai sosialisasi dan mitigasi sosial.

“Yang harus kita jaga adalah agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nelayan harus tetap diperhatikan, akses terhadap sumber penghidupan harus dipertimbangkan, dan setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga terlindungi,” kata Dedi.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan menyampaikan pentingnya menyelaraskan program BOPPJ dengan BRAN dan KKP. Menurutnya, percepatan pembangunan Pantura membutuhkan dukungan penataan ruang, kepastian pertanahan, dan integrasi sosial.

Dalam pembahasan tersebut, Didit mengusulkan agar kerja sama BRAN dengan BOPPJ dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Hasil audiensi juga akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan MoU antara BRAN dan KKP. Kedua kerja sama tersebut direncanakan langsung ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain pembangunan tanggul laut, perhatian juga diberikan pada program revitalisasi tambak Pantura periode 2025–2028. Tahap pertama di Jawa Barat mencakup sekitar 14.090 hektare, dengan sejumlah persoalan pertanahan dan pelaksanaan program di Kabupaten Indramayu dan Karawang yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Revitalisasi ini memiliki arti penting bagi petambak dan perekonomian pesisir. Penataan lahan dan penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha tambak serta meningkatkan produktivitas kawasan.

Audiensi juga membahas pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini membutuhkan lahan dengan status clean, clear, and free sebelum pembangunan dilakukan. Kepastian status tanah menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pembangunan KNMP dilaksanakan melalui tiga satuan tugas, yaitu survei, pembangunan, dan operasional. KKP juga sedang mengembangkan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan konsep integrated port dan fish market untuk mendukung aktivitas perikanan.

Dalam pembahasan sertifikasi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga KKP Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H., menyoroti pentingnya kejelasan status tanah di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang laut harus mengikuti mekanisme perizinan, sedangkan tanah hasil reklamasi perlu ditetapkan status dan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BOPPJ juga menyampaikan hasil identifikasi awal yang menemukan 13 sertifikat berada di area laut di wilayah Jakarta. Temuan ini masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, termasuk pencocokan data pertanahan dan informasi geospasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pendamping Kepala BRAN Irjen Pol. (Purn) Hary Sudwijanto mengingatkan agar penataan aset di kawasan pesisir dilakukan secara hati-hati. Pengalaman persoalan pagar laut menjadi pembelajaran bahwa penataan dan pemberian hak atas tanah harus memperhatikan potensi konflik serta kepentingan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Wakil Kepala III BOPPJ Komjen Pol (P) Dr. H. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa rencana pembangunan tahun berikutnya akan mencakup tahapan groundbreaking dari lepas pantai wilayah Bekasi, khususnya Babelan. Persiapan pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi agar persoalan pertanahan dan potensi kerawanan di lapangan dapat diantisipasi.

Sebagai langkah konkret, BRAN, KKP, dan BOPPJ akan menyiapkan dua nota kesepahaman, yakni MoU BRAN dengan KKP dan MoU BRAN dengan BOPPJ. Keduanya akan langsung ditindaklanjuti dengan PKS untuk mengatur ruang lingkup kerja sama dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bagi BRAN, pembangunan Pantura harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tanggul laut diharapkan melindungi kawasan pesisir, tambak yang direvitalisasi dapat meningkatkan produktivitas petambak, pelabuhan dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi nelayan, sementara penataan aset harus menghadirkan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pembangunan pesisir bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan rakyat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut ikut terlindungi dan merasakan manfaatnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ops Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Catat Ribuan Pelanggaran, Edukasi dan Teguran Terus Digencarkan

Published

on

PASURUAN KOTA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota mencatat hasil pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung sejak awal operasi hingga Selasa (3/11/2026). Dari hasil kegiatan tersebut, petugas mencatat ribuan pelanggaran lalu lintas melalui penindakan elektronik maupun manual, serta pemberian teguran kepada para pengguna jalan.

Berdasarkan rekapitulasi, tercatat sebanyak 4.001 pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sementara itu, penindakan melalui tilang manual atau non-ETLE mencapai 233 pelanggaran. Selain penindakan tersebut, petugas juga memberikan 4.087 teguran kepada pengendara yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain data penindakan pelanggaran, berdasarkan laporan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 hingga Selasa (3/11/2026), tercatat sebanyak 3 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan rincian 1 korban luka berat (LB), 2 korban luka ringan (LR), dan tidak terdapat korban meninggal dunia (MD). Sementara itu, total kerugian material akibat kejadian kecelakaan tersebut tercatat mencapai Rp14.700.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih menjadi perhatian penting. Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan langkah edukatif dan preventif guna membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya.

Pemberian teguran menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis kepolisian dalam mengingatkan masyarakat agar lebih tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas. Sementara itu, penindakan melalui ETLE dan tilang manual dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan serta memberikan efek edukasi kepada para pengguna jalan.

Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., menyampaikan bahwa hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas perlu terus ditingkatkan.

Menurutnya, Operasi Patuh Semeru 2026 bukan semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, melainkan juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ungkap AKP Amrullah Setiawan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan kegiatan edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara profesional serta humanis.

Melalui pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota berharap kesadaran dan kedisiplinan masyarakat semakin meningkat. Dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota.

Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan.

Continue Reading

Berita

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis di Mabes dan Kewilayahan Berganti

Published

on

JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada November 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari tingkat Perwira Tinggi hingga Perwira Menengah, termasuk jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Pada tingkat Mabes Polri, terdapat pergantian jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang dipercayakan kepada Kombes Pol. Gatot Sujono, S.I.K. serta Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri yang dijabat Kombes Pol. Teguh Wibowo, S.I.K., M.H.

Selain itu, mutasi mencakup promosi jabatan pada jenjang Irjen Pol, Brigjen Pol, serta Kombes Pol. Dalam hal ini termasuk penyesuaian nivelering jabatan. Promosi ini juga dilakukan untuk jabatan Kapolrestabes, Kapolrestro, dan Kapolresta.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan promosi jabatan kepada dua personel Polisi Wanita (Polwan), masing-masing satu personel pada jenjang Brigjen Pol dan satu personel pada jenjang Kombes Pol. Hal tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier dan pengembangan kapasitas personel Polri.

Johnny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah jabatan. Ia berharap pengalaman dan capaian yang telah ditorehkan dapat menjadi bagian dari penguatan organisasi Polri ke depan.

“Kepada pejabat yang telah menyelesaikan tugas pada jabatan sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kontribusinya. Sementara kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, kami berharap dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik lingkungan tugas, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, serta orientasi pada pelayanan masyarakat. Para pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan tugas di wilayah maupun satuan kerja masing-masing.

“Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Kadivhumas Polri.

Continue Reading

Berita

Komitmen Pelayanan, Polres Mojokerto Kota Serahkan 3 Motor Hasil Ungkap Curanmor ke Pemilik Tanpa Biaya

Published

on

MOJOKERTO KOTA – Polres Mojokerto Kota Polda Jatim bergerak cepat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sekaligus menyerahkan langsung motor milik korban tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Langkah responsif ini menjadi wujud nyata komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar, S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan, Plt. Kasi Propam AKP Marianto, Kanit III Pidum IPTU Sugiarto, dan Kasi Humas Iptu Suhartanto dalam konferensi pers di Mako Polres Mojokerto Kota, Senin (2/11/2026).

AKBP Dody Munandar menjelaskan, pengungkapan ini mencakup tiga tempat kejadian perkara (TKP).

TKP Pertama, di area parkir Kedai Sugeng Jaya, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan (5/10/2026), TKP Kedua, di teras rumah Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi (21/2/2026) dan TKP Ketiga, di depan Taman Benteng, Jalan Benteng Pancasila, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari (2/10/2026).

Dari hasil penyelidikan intensif, petugas berhasil mengamankan empat tersangka. Mereka adalah A.Y. (48) dan F.R. (34) asal Kabupaten Bangkalan, M.Z. (34) asal Kabupaten Jember, serta M.R.A. (21) warga Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

“Modus operandi yang digunakan pelaku cukup beragam. Selain merusak rumah kunci menggunakan kunci T, ada juga pelaku yang memanfaatkan hubungan perkenalan untuk memperdaya korban saat lengah,” ungkap AKBP Dody.

Dari tangan tersangka, Polisi menyita Lima unit sepeda motor, Tiga unit di antaranya merupakan kendaraan milik korban yang langsung dikembalikan kepada pemilik sahnya.

Kendaraan tersebut meliputi Honda Beat 2022 (S-2051-TQ), Honda Vario 125 2026 (S-4931-ODI), dan Honda Supra 2008 (S-2618-SM).

Sementara Dua unit lainnya disita sebagai sarana kejahatan, bersama barang bukti kunci T, helm, serta pakaian pelaku.

Proses pengembalian kendaraan secara gratis ini disambut haru oleh para korban yang mengapresiasi tinggi kerja keras kepolisian.

Di akhir kegiatan, Kapolres Mojokerto Kota mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan dan memanfaatkan layanan Polisi 110 bebas pulsa jika mengetahui adanya gangguan kamtibmas. (*)

Continue Reading

Trending