Connect with us

Berita

Polri Perkuat Koordinasi PPNS melalui Rakor Korwas PPNS 2026

Published

on

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menekankan pentingnya sinergi antara Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. saat membuka Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2026 di Aula Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Syahardiantono mengatakan, koordinasi diperlukan untuk menyatukan berbagai elemen dalam pelaksanaan penegakan hukum sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

“Koordinasi ini mutlak dilaksanakan guna menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas, demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Syahardiantono dalam sambutannya, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab Penyidik Polri, tetapi juga PPNS dan Penyidik Tertentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara kedudukan Polri sebagai penyidik utama diarahkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum, bukan untuk mendominasi pelaksanaan penyidikan.

“Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu harus selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan penyidikan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya jajaran pengemban fungsi Korwas, baik di tingkat Mabes maupun kewilayahan, untuk memposisikan diri sebagai mitra strategis yang proaktif dengan memberikan asistensi dan pendampingan secara komprehensif kepada PPNS dan Penyidik Tertentu.

Syahardiantono berharap Rakor Korwas PPNS 2026 dapat membentuk kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak antara Penyidik Polri pengemban fungsi Korwas PPNS dengan PPNS kementerian, lembaga, maupun badan dalam memahami kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

“Jadikan Rakor Korwas PPNS ini sebagai ruang diskusi ilmiah dan strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahardiantono juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik melalui kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap prosedur hukum, pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang transparan, serta penerapan prinsip akuntabilitas publik.

Selain itu, seiring dengan pembaruan KUHP dan KUHAP, para penyidik dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif dan seragam mengenai implikasi aturan baru serta keterkaitan antara hukum materiil dan hukum formil. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi, peran, dan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari Penyidik Polri serta PPNS dari tingkat daerah hingga pusat. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi PPNS dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu mengatakan, rakor tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi PPNS sehingga dapat diselesaikan bersama dengan Korwas PPNS.

“Tujuan daripada rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi. Sehingga nanti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNS, ini kita diskusikan di dalam rapat koordinasi ini,” ujar Edy.

Edy menjelaskan, peserta rakor berasal dari berbagai unsur, di antaranya Penyidik Polri, Satpol PP dari 36 provinsi, serta PPNS tingkat pusat yang berasal dari 42 Direktorat Jenderal pada 26 kementerian.

Selain penguatan koordinasi, Rakor Korwas PPNS Tahun 2026 juga menjadi momentum peluncuran SISLAP dan penguatan penggunaan E-PPNS sebagai bagian dari transformasi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan.

Edy menjelaskan, SISLAP merupakan sistem pelaporan di Korwas PPNS yang digunakan untuk mengelola laporan dari Direktur Kriminal Khusus maupun Kasat Reskrim di jajaran Polri, termasuk dari 508 Polres.

“SISLAP ini adalah sistem pelaporan di Korwas PPNS, yaitu untuk mengelola laporan dari para Direktur Kriminal Khusus, begitu juga dengan para Kasat Reskrim yang ada di jajaran 508 Polres,” ungkapnya.

Sementara E-PPNS digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Sistem tersebut telah terhubung dengan SPPTI sehingga administrasi penyidikan dapat dikelola secara digital.

Dengan penerapan sistem tersebut, proses penyampaian administrasi penyidikan kepada kejaksaan nantinya tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem secara online.

Rakor Korwas PPNS 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu, sekaligus mendorong proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, efektif, dan terhindar dari kesalahan prosedur.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sinergi Polres Mojokerto dan Tahura Pulihkan Ekosistem Bukit Cendono Pascakarhutla

Published

on

MOJOKERTO – Polres Mojokerto Polda Jatim melalui Polsek Pacet bersama petugas Taman Hutan Raya (Tahura) RKW 07 Mojokerto Timur melaksanakan mitigasi dan penanaman benih di kawasan Bukit Cendono, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/11/2026).

Kapolsek Pacet AKP Mohammad Khoirul Umam, S.E., M.H mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya memulihkan kondisi lingkungan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 15.00 WIB tersebut diikuti sekitar 10 personel dari Polsek Pacet Polres Mojokerto dan petugas Tahura. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Tahura RKW 07 Pacet, Niluh Noviyanti, S.Hut., Ps. Kanit Samapta Polsek Pacet Aiptu Arik Hidayat, S.H.

“Sesuai arahan Bapak Kapolres Mojokerto, kami bersinergi dengan pihak Tahura dan warga setempat melaksanakan mitigasi dan upaya memulihkan kondisi lingkungan pascakarhutla,” ujar AKP Umam.

Dalam pelaksanaannya, petugas memantau kondisi jalur dan kawasan yang terdampak karhutla beberapa waktu lalu, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat, khususnya para petani di sekitar kawasan, terhadap pemulihan lingkungan.

Rangkaian mitigasi dimulai dari Dusun Wiyu, Desa Wiyu, melewati kawasan Alas Wuni (Pos 2), hingga menuju Puncak Cendono melalui areal lahan Perhutani.

Setibanya di kawasan terdampak, rombongan melaksanakan penaburan benih serta penanaman berbagai jenis tanaman di area yang masih kosong maupun bekas terbakar.

Adapun jenis tanaman yang disiapkan meliputi juwet, salam, maesopsis, asam jawa, palem besar, bunga matahari, mahoni, dan turi. Pemilihan tanaman tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemulihan tutupan vegetasi dan fungsi ekologis kawasan.

Kapolsek Pacet menyampaikan bahwa pemulihan kawasan pascakarhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan.

Sementara itu di lokasi terpisah,Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.Raden Erik Bangun Prakasa,S.H,S.I.K,M.M mengatakan mitigasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memantau kondisi kawasan setelah kejadian karhutla, tetapi juga mendorong kepedulian bersama untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.

“Kami berharap masyarakat, termasuk para petani di sekitar kawasan, ikut menjaga dan merawat kembali lahan yang mengalami kerusakan agar tutupan vegetasi dapat pulih, tanah tetap terjaga, dan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dapat kembali optimal,” ujar AKBP Erik.

Kapolres Mojokerto juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemulihan lingkungan dengan menanam dan merawat jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan, serta menjaga kelestarian habitat satwa liar dan keseimbangan ekosistem hutan.

Melalui sinergi antara jajaran Polres Mojokerto Polda Jatim dan Tahura, kegiatan ini diharapkan dapat membantu memulihkan fungsi ekologis kawasan terdampak karhutla sekaligus mengurangi risiko bencana susulan, seperti erosi, tanah longsor, dan banjir bandang.

“Kami berharap upaya tersebut juga dapat mendukung keamanan dan kelestarian jalur menuju kawasan Bukit Cendono,”pungkas AKBP Erik. (*)

Continue Reading

Berita

Green Policing : Polresta Malang Kota Bersama Pemkot Tanam 200 Pohon Perkuat Konservasi Sumber Air

Published

on

MALANG KOTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber air, Polresta Malang Kota Polda Jatim bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar kegiatan Green Policing, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang bertema konservasi sumber mata air dan penanaman 200 pohon tersebut dilaksanakan di kawasan Tandon Tugu Tirta PDAM Kota Malang, Jalan Pringgodani, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo P.S., berkolaborasi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat serta Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Priyo Sudibyo dalam aksi hijau tersebut.

Kegiatan ini turut melibatkan Forkopimcam Lowokwaru, para lurah, mahasiswa, relawan lingkungan, hingga warga sekitar.

Kombes Pol Danang menegaskan bahwa sumber mata air merupakan aset vital bagi generasi mendatang. Terlebih, pengembangan sumber air di lokasi tersebut membutuhkan pengeboran hingga kedalaman sekitar 310 meter.

“Kami berharap Green Policing terus berkembang menjadi gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Danang.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, kebutuhan air Kota Malang masih banyak ditopang sumber dari luar kota, sehingga mata air di dalam wilayah kota wajib dilindungi dari desakan pembangunan perkotaan.

“Keberhasilan penghijauan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberlanjutan pemeliharaannya,” tegas Wahyu.

Dalam jangka panjang, penanaman 200 pohon ini diharapkan mampu meningkatkan resapan air hujan, mencegah erosi, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, Polresta Malang Kota berkomitmen mewariskan lingkungan yang lestari bagi masa depan dengan prinsip ‘Jogo Omah’. (*)

Continue Reading

Berita

Polres Gresik Amankan Tiga Admin Judol Berkedok Jual Beli Chip Game, Omzet Capai Rp.2 Miliar

Published

on

GRESIK – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik membongkar praktik perjudian online (Judol) berkedok jual beli chip game Royal Dream melalui dua situs, yakni tk1.royalrobinhood.org dan tk1.royalathena.org.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi menangkap Tiga tersangka yang berperan sebagai admin bernama M.H.W. (39), R.A. (22), dan A.S.D. (20).

Ketiganya diringkus saat Polisi menggerebek markas operasional mereka di Rukan Cordoba Blok A 23, Green Lake City Boulevard, Cipondoh, Kota Tangerang, pada 27 Oktober 2026 lalu.

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita tiga set komputer rakitan, tujuh monitor, 14 unit ponsel, satu set meja poker, serta router internet.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan petugas.

Polisi mendapati transaksi chip yang digunakan pemain sebagai alat taruhan pada permainan bergenre slot melalui pembayaran digital seperti QRIS, dompet digital, hingga gerai minimarket.

Para tersangka mengaku baru beroperasi sejak pertengahan September 2026 setelah direkrut seseorang berinisial N melalui aplikasi Telegram. Meski tergolong baru, perputaran uang di kedua situs tersebut sangat fantastis.

“Sejak mulai beroperasi, omzet dari aktivitas kedua website tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp75 juta per hari. Jika diakumulasikan, dalam satu bulan nilainya bisa mencapai sekitar Rp2 miliar,” ujar AKBP Ramadhan Nasution.

Saat ini, Polisi masih mendalami aliran dana serta memburu sosok berinisial N yang diduga menjadi aktor intelektual sekaligus pembuat situs.

Atas perbuatannya, ketiga admin tersebut dijerat Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kapolres Gresik mengimbau masyarakat agar tidak tergiur keuntungan instan maupun tawaran pekerjaan ilegal dari pihak yang tidak jelas. (*)

Continue Reading

Trending