Connect with us

Berita

Polri Perkuat Koordinasi PPNS melalui Rakor Korwas PPNS 2026

Published

on

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menekankan pentingnya sinergi antara Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Tertentu dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. saat membuka Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2026 di Aula Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Syahardiantono mengatakan, koordinasi diperlukan untuk menyatukan berbagai elemen dalam pelaksanaan penegakan hukum sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

“Koordinasi ini mutlak dilaksanakan guna menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas, demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Syahardiantono dalam sambutannya, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab Penyidik Polri, tetapi juga PPNS dan Penyidik Tertentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara kedudukan Polri sebagai penyidik utama diarahkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum, bukan untuk mendominasi pelaksanaan penyidikan.

“Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu harus selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan penyidikan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya jajaran pengemban fungsi Korwas, baik di tingkat Mabes maupun kewilayahan, untuk memposisikan diri sebagai mitra strategis yang proaktif dengan memberikan asistensi dan pendampingan secara komprehensif kepada PPNS dan Penyidik Tertentu.

Syahardiantono berharap Rakor Korwas PPNS 2026 dapat membentuk kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak antara Penyidik Polri pengemban fungsi Korwas PPNS dengan PPNS kementerian, lembaga, maupun badan dalam memahami kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

“Jadikan Rakor Korwas PPNS ini sebagai ruang diskusi ilmiah dan strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahardiantono juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik melalui kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap prosedur hukum, pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang transparan, serta penerapan prinsip akuntabilitas publik.

Selain itu, seiring dengan pembaruan KUHP dan KUHAP, para penyidik dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif dan seragam mengenai implikasi aturan baru serta keterkaitan antara hukum materiil dan hukum formil. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi, peran, dan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari Penyidik Polri serta PPNS dari tingkat daerah hingga pusat. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi PPNS dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu mengatakan, rakor tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi PPNS sehingga dapat diselesaikan bersama dengan Korwas PPNS.

“Tujuan daripada rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi. Sehingga nanti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PPNS, ini kita diskusikan di dalam rapat koordinasi ini,” ujar Edy.

Edy menjelaskan, peserta rakor berasal dari berbagai unsur, di antaranya Penyidik Polri, Satpol PP dari 36 provinsi, serta PPNS tingkat pusat yang berasal dari 42 Direktorat Jenderal pada 26 kementerian.

Selain penguatan koordinasi, Rakor Korwas PPNS Tahun 2026 juga menjadi momentum peluncuran SISLAP dan penguatan penggunaan E-PPNS sebagai bagian dari transformasi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan.

Edy menjelaskan, SISLAP merupakan sistem pelaporan di Korwas PPNS yang digunakan untuk mengelola laporan dari Direktur Kriminal Khusus maupun Kasat Reskrim di jajaran Polri, termasuk dari 508 Polres.

“SISLAP ini adalah sistem pelaporan di Korwas PPNS, yaitu untuk mengelola laporan dari para Direktur Kriminal Khusus, begitu juga dengan para Kasat Reskrim yang ada di jajaran 508 Polres,” ungkapnya.

Sementara E-PPNS digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Sistem tersebut telah terhubung dengan SPPTI sehingga administrasi penyidikan dapat dikelola secara digital.

Dengan penerapan sistem tersebut, proses penyampaian administrasi penyidikan kepada kejaksaan nantinya tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem secara online.

Rakor Korwas PPNS 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu, sekaligus mendorong proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, efektif, dan terhindar dari kesalahan prosedur.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sosialisasi Pra Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Pelajar SMKN 1 Nguling tentang Keselamatan Berlalu Lintas

Published

on

PASURUAN KOTA – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi pra operasi kepada para pelajar SMKN 1 Nguling, Jumat (13/11/2026), pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, khususnya kalangan pelajar, dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dalam kegiatan tersebut, personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) memberikan edukasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan, serta kewajiban memiliki dan membawa dokumen kendaraan maupun surat izin mengemudi sesuai ketentuan.

Para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai berbagai potensi pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Salah seorang guru SMKN 1 Nguling menyampaikan apresiasinya atas kegiatan edukasi tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi dari Satlantas Polres Pasuruan Kota. Edukasi seperti ini sangat bermanfaat bagi para siswa agar lebih memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Harapannya, ilmu yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pelajar semakin disiplin dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pasuruan Kota AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., melalui Kanit Kamsel menyampaikan bahwa sosialisasi pra Operasi Zebra Semeru 2026 merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini, terutama di kalangan generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan pemahaman bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pelajar untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak melakukan pelanggaran, serta menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Satlantas Polres Pasuruan Kota berharap melalui kegiatan sosialisasi ini dapat terbangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar, sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, tertib, dan kondusif menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026.

Keselamatan di jalan raya bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas mulai dari diri sendiri.

Continue Reading

Berita

Kapolres Kediri Ajak Camat dan Kades Perkuat Sinergi Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Published

on

KEDIRI – Memasuki musim penghujan, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Pagu memperkuat sinergi guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Pesan semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam mewujudkan ‘Jogo Omah’ tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Forkopimcam dan kepala desa di Sumbergundi, Desa Tanjung, Rabu (11/11/2026) yang lalu.

Menurut AKBP Latif, potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menuntut kesiapan langkah evakuasi sejak dini.

“Jangan sampai kita baru bergerak setelah bencana terjadi. Wilayah yang berpotensi terdampak perlu dipetakan sejak awal, sehingga ketika terjadi keadaan darurat, respons dan proses evakuasi bisa dilakukan dengan cepat,”ujar AKBP Latif.

Selain kesiapsiagaan bencana, Kapolres Kediri turut menyoroti pengawasan keamanan di sejumlah destinasi wisata unggulan di Pagu, seperti Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Pemandian Aryo Kamandanu, yang ramai dikunjungi wisatawan hingga malam hari.

Di sisi lain, persoalan kenakalan remaja dan maraknya aksi balap liar juga menjadi perhatian serius. Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru, Polisi masih banyak menjaring pengendara di bawah umur dan kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi.

“Pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolah atau kepolisian. Orang tua juga harus mengetahui aktivitas anak, termasuk jam pulang dan lingkungan pergaulannya,” kata AKBP Latif.

Untuk menekan persoalan sosial tersebut, Polres Kediri Polda Jatim menggencarkan program unggulan seperti Polisi Peduli Pendidikan (POLINDIK), Polisi Jogo Sekolah, hingga Polisi Peduli Pengangguran yang menyediakan pelatihan serta akses lowongan kerja.

Menutup arahannya, Kapolres Kediri mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga komunikasi aktif serta memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan tindak lanjut cepat dari kepolisian. (*)

Continue Reading

Berita

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Calo Tenaga Kerja

Published

on

Bandung – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk memburu dan menindak keras para calo tenaga kerja serta pelaku pungutan liar (pungli).

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” kata Suyudi.

Suyudi secara khusus menugaskan Kabareskrim Polri hingga para Kapolda di seluruh Indonesia untuk merespons cepat laporan masyarakat terkait praktik percaloan perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di internal perusahaan.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” tegasnya.

Kapolri mengimbau para pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan atau tawaran kerja dari calo. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi di nomor call center 110, atau melaporkan langsung ke Bhabinkamtibmas dan Kapolsek setempat.

“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tutur Suyudi.

Ia juga berpesan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran kerja ilegal dan meminta para asesor uji kompetensi untuk terus menjaga integritas penilaian agar dipercaya oleh dunia usaha.

Continue Reading

Trending