Connect with us

Berita

Polri: Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi

Published

on

CIKEAS, JAWA BARAT – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana maupun konflik sosial. Prinsip tersebut menjadi landasan Polri dalam menyiapkan kekuatan personel dan sarana prasarana melalui Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang kemudian diteruskan Kapolri melalui apel gelar pasukan yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).

“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Isir menjelaskan, Polri menggelar dua operasi kontingensi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi dinamika yang berkembang. Operasi Aman Nusa I disiapkan untuk menghadapi potensi konflik sosial, sedangkan Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.

Kesiapan tersebut dilakukan menyusul berbagai potensi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Polri terus mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang kini mulai memasuki tahap pemulihan.

Di sisi lain, Polri juga terus menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas, salah satunya Kalimantan Barat. Penguatan dilakukan melalui satuan tugas penyuluhan dan edukasi untuk memetakan serta menangani akar persoalan karhutla.

Selain itu, Polri mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia, mulai dari Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur hingga Gunung Ibu di Maluku Utara.

“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.

Untuk memastikan kesiapan tersebut, Polri melakukan pengecekan kekuatan personel serta berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kesiapan itu mencakup satuan tugas sosialisasi dan edukasi, pencarian dan pertolongan, hingga dukungan teknis untuk penanganan bencana maupun konflik sosial.

Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan, dalam apel tersebut sebanyak 5.582 personel dari Mabes Polri disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi bencana.

“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Menurut Laksana, dukungan yang diberikan Polri tidak hanya berupa personel, tetapi juga berbagai peralatan untuk mendukung penanganan bencana. Kekuatan tersebut meliputi helikopter, fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, water treatment, kendaraan kesehatan hingga personel psikologi untuk memberikan layanan trauma healing.

“Bukan hanya personel yang dibackupkan di sana, tetapi peralatan juga. Baik itu heli, baik itu fixed wing, baik itu kendaraan yang tadi rekan-rekan bisa lihat,” jelasnya.

Laksana menambahkan, Polri juga menyiapkan personel dengan kemampuan khusus untuk mendukung proses pencarian, evakuasi dan perawatan korban. Seluruh kekuatan tersebut dapat digerakkan ke Polda yang terdampak apabila membutuhkan perbantuan.

“Dan apabila Polda yang tidak terkena dampak bencana bisa membantu Polda yang terdampak bencana,” katanya.

Pola tersebut, lanjut Laksana, telah diterapkan dalam penanganan bencana sebelumnya. Polda yang wilayahnya tidak terdampak dapat mengirimkan personel untuk memperkuat Polda yang menghadapi bencana sehingga penanganan di lapangan dapat berjalan lebih optimal.

“Polda yang tidak terdampak ini di-BKO-kan ke Polda yang terdampak untuk menambah kekuatan,” ujar Laksana.

Sementara itu, Isir mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Ia juga mengimbau masyarakat yang terdampak bencana untuk memanfaatkan layanan kepolisian melalui hotline 110.

“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.

Isir juga mengingatkan masyarakat agar mencermati setiap informasi yang beredar di ruang digital, terutama informasi terkait aktivitas gunung api, bencana maupun penutupan bandara. Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi dari pemerintah dan instansi berwenang.

“Masyarakat tetap tenang karena negara dan pemerintah memastikan untuk bisa hadir,” tegasnya.

Dengan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan lintas wilayah tersebut, Polri memastikan Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II menjadi bagian dari langkah kontingensi untuk memberikan respons cepat terhadap setiap perkembangan situasi.

Seluruh kesiapan itu pada akhirnya diarahkan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan masyarakat, sebagaimana prinsip yang ditegaskan Kadivhumas Polri, Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Police Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas di SMPN 9

Published

on

PASURUAN KOTA – Upaya menanamkan kesadaran tertib dan budaya keselamatan berlalu lintas terus dilakukan Satlantas Polres Pasuruan Kota. Kali ini, melalui kegiatan Mahameru Lantas dalam bentuk Ruwatan Lantas, personel Satlantas menggelar road show Police Go To School dan sosialisasi keselamatan berkendara di SMPN 9 Pasuruan, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut menyasar para siswa dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya memahami dan menaati aturan lalu lintas sejak usia sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas menyampaikan sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, etika berlalu lintas, serta berbagai hal penting terkait keselamatan berkendara.

Edukasi dikemas secara komunikatif agar mudah dipahami para pelajar. Selain mendapatkan pengetahuan mengenai aturan lalu lintas, siswa juga diajak untuk memahami bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dimulai dari perilaku disiplin setiap individu.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pendekatan humanis kepada para pelajar, Satlantas Polres Pasuruan Kota juga membagikan sarana kontak serta menutup kegiatan dengan foto bersama.

Kasatlantas Polres Pasuruan Kota AKP AMRULLAH SETIAWAN, S.T.K., S.I.K., mengatakan kegiatan Police Go To School menjadi salah satu langkah preventif kepolisian untuk membangun kesadaran berlalu lintas sejak dini.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada para pelajar bahwa tertib berlalu lintas bukan semata-mata karena adanya aturan, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar AKP Amrullah.

Ia menambahkan, edukasi kepada pelajar diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memahami aturan, memiliki etika berlalu lintas, serta mampu menjadi contoh keselamatan berkendara di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Salah seorang siswa SMPN 9 Pasuruan mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan saat berada di jalan.

“Kegiatannya menarik dan kami jadi lebih memahami pentingnya tertib lalu lintas. Setelah mendapat sosialisasi ini, kami jadi lebih sadar bahwa keselamatan harus menjadi yang utama,” ungkapnya.

Apresiasi juga disampaikan salah seorang masyarakat yang menilai edukasi lalu lintas kepada pelajar sangat penting dilakukan secara berkelanjutan.

“Anak-anak perlu mendapatkan pemahaman sejak sekolah. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, mereka bisa mengetahui aturan lalu lintas dan membiasakan diri untuk mengutamakan keselamatan,” tuturnya.

Melalui Mahameru Lantas dan Ruwatan Lantas, Satlantas Polres Pasuruan Kota berkomitmen untuk terus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan melalui kegiatan yang menyentuh langsung berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Continue Reading

Berita

Antisipasi Karhutla, Polres Gresik Gencarkan Sosialisasi di Hutan Panceng

Published

on

GRESIK – Jajaran Polres Gresik Polda Jawa Timur bersama Perhutani dan elemen masyarakat memperketat pengawasan kawasan hutan melalui sosialisasi preventif di Petak 88 RPH Panceng, Dusun Larangan, Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, melalui Kasi Humas Polres Gresik, Iptu Hepi Muslih Riza mengatakan, langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi dini menekan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Agenda edukasi yang berlangsung di kawasan wengkon LMDH Sumber Lestari ini melibatkan instansi lintas sektor. Mulai dari Ps. Kanit Binmas Polsek Panceng, Bripka Ahmad Wahyu Afrian, perwakilan RPH Panceng BKPH Kranji KPH Tuban Edi Purwono, tokoh agama K.H. Kholili, hingga puluhan warga pesisir hutan serta anggota Paguyuban Warung Magersari.

Iptu Hepi mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas mengibgatkan kepada masyarakat bahwa kondisi vegetasi yang mengering sangat rentan terhadap percikan api sekecil apa pun.

“Diimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan di area perimeter dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karaena cuaca panas dan angin kencang bisa membuat api kecil merembet menjadi kebakaran besar dalam hitungan menit,” ujar Iptu Hepi.

Ia menegaskan bahwa perlindungan Hutan Panceng merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya bertumpu pada pundak kepolisian atau Perhutani. Warga diminta segera mengaktivasi sistem pelaporan cepat jika melihat adanya titik api (hotspot).

“Polres Gresik menyediakan kanal darurat 24 jam untuk penanganan cepat. Masyarakat dapat melapor melalui Call Center 110 atau hotline Lapor Kapolres Gresik (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006,” pungkas Iptu Hepi. (*)

Continue Reading

Berita

Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi

Published

on

BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, premanisme, maupun berbagai tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri *Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)* di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema *“Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”* tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

*“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,”* ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.

*“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,”* kata Kapolri.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Continue Reading

Trending