Berita
Wakapolri: Penanganan Bencana dan Konflik Sosial Harus Utamakan Pencegahan

CIKEAS, JAWA BARAT – Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam menghadapi potensi bencana maupun konflik sosial. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dedi dalam Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Menghadapi Bencana dan Konflik Sosial Tahun 2026 di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
Dedi mengatakan, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, geografis dan klimatologis yang kompleks. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire juga meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi, tsunami hingga erupsi gunung api.
“Rangkaian fenomena tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun pada fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujar Dedi dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut, berdasarkan data BNPB, sejak Januari 2026 hingga saat ini telah terjadi 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Bencana yang didominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut telah menyebabkan 397 orang meninggal dunia serta lebih dari 4 juta masyarakat mengungsi.
Di tengah kondisi tersebut, Polri memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana untuk memberikan respons cepat melalui Operasi Aman Nusa II. Penanganan dilakukan mulai dari evakuasi dan pencarian korban, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi, hingga pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.
“Dengan kesiapan personel, sarana prasarana, dan kecepatan bertindak, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, meringankan beban masyarakat yang terdampak, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap situasi bencana,” tegasnya.
Selain bencana alam, Dedi mengingatkan jajaran Polri terhadap potensi konflik sosial yang dapat dipicu berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan. Potensi tersebut, kata dia, juga dapat berkembang melalui ruang digital apabila tidak dikelola secara tepat.
Karena itu, Polri diminta memperkuat deteksi dini, sistem peringatan dini, pemetaan potensi kerawanan serta patroli siber terhadap narasi provokatif. Pendekatan persuasif juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pada penanganan konflik sosial, utamakan langkah pencegahan untuk mitigasi seluruh risiko serta dampak berkelanjutan yang ditanggung masyarakat. Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat untuk dapat memitigasi timbulnya konflik,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi. Namun demikian, Polri tetap harus memiliki kesiapan untuk mencegah potensi eskalasi agar tidak berkembang menjadi konflik, kekerasan maupun gangguan kamtibmas.
Dalam kondisi konflik, personel Polri harus mampu melakukan pengamanan, memisahkan pihak-pihak yang berkonflik, melindungi masyarakat dan objek vital, serta melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berkeadilan.
Sementara pada tahap pascakonflik, Polri juga memiliki peran dalam mendukung rekonsiliasi, pemulihan keamanan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat agar konflik tidak kembali terjadi.
Dedi kemudian memberikan dua penekanan kepada seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Dalam penanganan bencana, seluruh tahapan harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” ujarnya.
Sementara dalam penanganan konflik sosial, personel diminta mengutamakan pencegahan, memahami akar persoalan dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Apabila kondisi membutuhkan tindakan tegas, penindakan harus dilakukan secara terukur dan profesional dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium atau penegakan hukum sebagai upaya terakhir.
Melalui kesiapan tersebut, Polri berkomitmen memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat, baik ketika menghadapi bencana maupun potensi konflik sosial, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.
Berita
Polda Jatim Amankan Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov Saat Unras di Surabaya

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.
Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.
“Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan,” ujar Kombes Pol Abast.
Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.
Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.
Kombes Pol Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.
“Motif hasil pemeriksaanawal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tegas Kombes Pol Abast.
Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Kombes Pol Abast. (*)
Berita
Polres Jember Salurkan Bantuan dan Kerja Bakti Bersama Warga Terdampak Puting Beliung

JEMBER – Sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong mewarnai aksi tanggap bencana di Dusun Paluombo, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Senin (10/11/2026).
Polres Jember Polda Jatim bersama instansi lintas sektor, organisasi masyarakat, pengusaha, dan warga setempat menggelar bakti sosial serta kerja bakti massal. Langkah cepat ini diambil untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana angin puting beliung pada Minggu (8/11/2026) lalu.
Bencana tersebut mengakibatkan sedikitnya 267 rumah dan fasilitas umum rusak, serta memutus akses jalan akibat tertimbun material pohon dan bambu yang tumbang.
Hadir langsung di lokasi untuk memimpin percepatan pemulihan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Danyon TP Ksatria Bura/545 Letkol Inf Ronald Setiyono Biet dan Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman.
Di sela-sela kegiatan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan komitmen institusinya untuk selalu berada di garda terdepan dalam membantu warga.
“Kehadiran kami di sini adalah bukti nyata dari semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk merangkul, menguatkan, dan memastikan bahwa warga tidak sendirian menghadapi masa-masa sulit ini,” ungkap AKBP Alaiddin.
Ia menegaskan, gotong royong ini akan terus dilakukan sampai kondisi lingkungan kembali normal dan aktivitas warga pulih sepenuhnya.
Dalam aksi nyata di lapangan, personel gabungan bergotong royong membersihkan puing-puing bencana, membuka kembali akses jalan, mendirikan posko darurat, hingga memperbaiki atap rumah warga yang rusak.
Selain kerja bakti, kepedulian juga disalurkan melalui pelayanan kesehatan gratis hasil kolaborasi Tim Dokkes Polres Jember Polda Jatim dengan RS Jember Klinik.
Ratusan paket bantuan kebutuhan pokok dari Polres Jember Polda Jatim dan para pengusaha lokal—seperti beras, minyak goreng, mi instan, air mineral, kebutuhan balita, hingga perlengkapan mandi—juga didistribusikan langsung kepada keluarga terdampak.
Melalui gerak cepat ini, slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dibuktikan bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah aksi nyata untuk hadir, peduli, dan menguatkan masyarakat di saat paling membutuhkan. (*)
Berita
Jenderal Hoegeng Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, Kapolri ke-5 periode 1968–1971, dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Jenderal Hoegeng bagi bangsa dan negara.
Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.
Jenderal Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Beliau turut berperan dalam masa mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pascakedaulatan, hingga mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.
Dalam kepemimpinannya, beliau mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Berbagai kontribusinya juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.
“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang harus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas anggota Polri.
“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.
Menurutnya, keteladanan Jenderal Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatannya, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan spirit Jenderal Hoegeng tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri. Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian dalam memegang prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.
Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas.
-
Berita2 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita1 bulan agoLima Personel Polda Jatim Siap Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
-
Berita2 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita1 bulan agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Imbau Wisatawan Patuhi Penutupan Kawasan TNBTS Akibat Karhutla di Bromo
-
Berita2 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Kota Latih Personel Satpas Bahasa Isyarat, Wujudkan Pelayanan Ramah Disabilitas
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
