Connect with us

Berita

Bareskrim Ungkap Penyalahgunaan LPG Bersubsidi di Sidoarjo, Sita 1.820 Tabung dan Tetapkan Dua Tersangka

Published

on

SIDOARJO – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi melalui pemindahan isi tabung secara ilegal di Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi menyita sebanyak 1.820 tabung LPG berbagai ukuran dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Aman Guntoro menjelaskan, petugas awalnya mengamankan tujuh orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menetapkan dua orang berinisial EPPS dan SO sebagai tersangka.

“Petugas mengamankan 1.820 tabung LPG, terdiri atas 1.187 tabung ukuran 3 kilogram, 583 tabung ukuran 12 kilogram, dan 50 tabung ukuran 50 kilogram, baik dalam kondisi berisi maupun kosong,” ujar Kombes Pol Aman Gontoro.

Selain ribuan tabung LPG, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa empat unit kendaraan roda empat, 53 selang regulator, dua timbangan digital, serta satu kardus segel tabung LPG berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aktivitas ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.

Dari lokasi tersebut, para pelaku diperkirakan mampu memproduksi rata-rata 2.400 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 40 tabung ukuran 50 kilogram setiap bulan.

LPG hasil pemindahan isi tabung secara ilegal tersebut diduga dipasarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik, dengan asumsi aktivitas tersebut telah berlangsung selama empat bulan penuh, potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp2.149.440.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Nilai tersebut masih berupa estimasi dan akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menegaskan bahwa pengungkapan kasus di Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan LPG bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Brigjen Pol. Mohammad Irhamni menyampaikan, secara nasional Dittipidter Bareskrim Polri telah menangani sekitar 777 kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan jumlah tersangka sekitar 600 orang.

“Gas LPG bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi. Seharusnya subsidi ini tepat sasaran, tetapi faktanya masih ada oknum yang menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi,” kata Brigjen Irhamni.

Ia menambahkan, penyidik juga akan mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mendukung.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan Polda Jatim mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Dittipidter Bareskrim Polri terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi.

“Pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi sangat penting karena LPG bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Penyalahgunaan distribusi dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Kombes Pol. Abast.

Ia juga mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi di lingkungannya.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG melalui pangkalan resmi dan segera melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan,” pungkas Kombes Pol. Abast.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka, asal-usul pasokan LPG, mekanisme pemindahan isi tabung, aliran hasil kejahatan, serta jaringan distribusi yang berkaitan dengan perkara tersebut. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

POLIRAN : Polres Lumajang Gandeng Disnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Bisnis

Published

on

LUMAJANG – Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi juga keterampilan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.

Hal itulah yang dilakukan Polres Lumajang Polda Jatim dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).

Melalui program tersebut, Polres Lumajang Polda Jatim bersama Disnaker memberikan pembekalan teknis manajemen bisnis tingkat dasar kepada peserta penyandang disabilitas dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Disnaker Kabupaten Lumajang itu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., dan Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang Subechan, S.E., M.M.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan, program Poliran merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Menurut AKBP Riki,  kepolisian tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang atas kerja sama dan kolaborasinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana melalui program Polisi Peduli Pengangguran,” ujar AKBP Riki.

Ia berharap, pembekalan keterampilan manajemen bisnis tingkat dasar tersebut dapat memberikan pengetahuan dan bekal bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, termasuk membuka peluang usaha secara mandiri.

AKBP Riki juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program kolaborasi antara Polres Lumajang dan Disnaker. Dengan demikian, kegiatan serupa tidak hanya berhenti pada satu pelaksanaan, tetapi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu program penting yang dapat terus dilanjutkan. Sinergi antara Polres Lumajang, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat harus terus dijaga agar program Polisi Peduli Pengangguran bisa memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

Melalui program Poliran, Polres Lumajang Polda Jatim berupaya mengambil bagian dalam mendukung peningkatan keterampilan masyarakat dan memperluas kesempatan kemandirian ekonomi, termasuk bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang. (*)

Continue Reading

Berita

Layanan Humanis Polda Jatim Bagikan Ribuan Paket Makanan dan Minuman untuk Massa Aksi Buruh di Surabaya

Published

on

SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar aksi simpatik dan humanis dengan membagikan ribuan paket minuman serta makanan ringan kepada massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat (20/11/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata bahwa Polda Jawa Timur mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan proporsional dalam memberikan pelayanan serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan elemen masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tim dari Biro Logistik Polda Jatim mendistribusikan lebih kurang 1.000 botol serta 17 dus camilan roti (setara dengan 1.000 bungkus) langsung kepada para peserta aksi.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengamanan kepada seluruh masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lainnya yang sedang beraktivitas.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, pada prinsipnya Polri menghormati dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai,” tegas Kombes Pol Abast.

Selain memberikan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi, Polda Jatim bersama jajaran serta stakeholder terkait lainnya juga menyiapkan langkah-langkah pengaturan arus lalu lintas, termasuk pengalihan arus secara situasional apabila diperlukan.

“Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, meminimalkan potensi kemacetan, serta menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” terang Kombes Pol Abast.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Abast juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

“Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dari rekan – rekan buruh dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat tetap terlayani,” pungkas Kombes Pol Abast.

Kehadiran personel kepolisian yang membawa bantuan logistik di tengah teriknya cuaca dan padatnya aksi disambut positif oleh massa buruh.

Seluruh rangkaian pendistribusian air mineral dan roti berlangsung dengan tertib, lancar, serta turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif hingga kegiatan selesai dilaksanakan. (*)

Continue Reading

Berita

Cegah Abrasi, Polresta Tuban bersama Masyarakat Tanam 1.000 Bibit Cemara di Pantai Glondonggede

Published

on

TUBAN – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tuban menggelar aksi bersih-bersih pantai dan penanaman 1.000 bibit pohon cemara di kawasan Pantai Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan bertajuk green policing ini dilakukan sebagai langkah nyata mencegah abrasi pesisir sekaligus memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Kapolresta Tuban Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar SMA dan SMK Tambakboyo, perguruan silat, pemerintah desa dan kecamatan, hingga PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa penanaman pohon ini bukan sekadar penghijauan sesaat, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Selain memperindah kawasan pesisir dan mendukung sektor wisata, keberadaan pohon cemara berfungsi menahan erosi serta meredam dampak gelombang laut.

“Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Pohon-pohon yang kita tanam nantinya bisa dinikmati oleh anak-anak dan cucu kita,” ungkap Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan.

Lebih lanjut, Kapolresta Tuban menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan, siapa pun yang nantinya memimpin Polresta Tuban.

Menurutnya, kekuatan kebersamaan Polri, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat merupakan modal utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Dengan kebersamaan yang kuat, berbagai kegiatan positif akan dapat kita laksanakan dengan lebih baik dan maksimal. Mudah-mudahan dari langkah kecil hari ini bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Polresta Tuban Polda Jatim berharap semangat gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam pesisir semakin tumbuh demi masa depan generasi penerus. (*)

Continue Reading

Trending