Berita
Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.
Berita
Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.
Berita
Polda Jatim Bongkar Penipuan Online Jual Beli Mobil Modus Segitiga, Empat Tersangka Diamankan

SURABAYA – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan penipuan online dengan modus segitiga melalui transaksi jual beli kendaraan di Marketplace Facebook.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34).
Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan kerugian sebesar Rp149 juta dalam transaksi pembelian mobil di Surabaya pada 3 September 2026.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan hasil pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan aktivitas jaringan tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.
“Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini. Sementara itu, nilai transaksi sekitar Rp6,5 miliar masih terus didalami untuk memastikan aliran dana dan kemungkinan adanya korban lainnya,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Polda Jatim, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim menjelaskan, para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di Marketplace Facebook.
Iklan tersebut kemudian dipasang kembali oleh pelaku untuk menarik calon pembeli.
Setelah mendapatkan calon korban, pelaku menggunakan identitas palsu dan mengatur pertemuan antara pembeli dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya.
Namun, komunikasi kedua pihak sengaja dikendalikan pelaku agar korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diarahkan dalam transaksi penipuan.
“Korban bahkan sempat melihat langsung kendaraan yang akan dibeli. Namun, pembayaran justru diarahkan ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya,” jelas Dirressiber.
Dalam kasus yang dilaporkan, korban mentransfer uang sebesar Rp149 juta. Setelah transaksi dilakukan, uang tersebut tidak diterima oleh pemilik kendaraan.
Penyidik mengungkap, tersangka S, HU, dan J berperan memasang ulang iklan kendaraan serta berkomunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu.
Sementara tersangka Y berperan menyediakan sarana komunikasi dan rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.
Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, kartu ATM, buku rekening bank, satu unit mobil, dan satu unit sepeda motor.
Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan jaringan di sejumlah wilayah serta mendata kemungkinan korban lainnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penipuan melalui transaksi elektronik dan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal yang disangkakan penyidik.
Polda Jatim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya pembelian kendaraan.
“Pastikan identitas penjual, kepemilikan kendaraan, dan rekening tujuan pembayaran. Jangan mudah mentransfer uang hanya berdasarkan arahan pihak yang mengaku sebagai perantara,” tegas Dirressiber.
Polda Jatim juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan dengan modus serupa untuk segera melapor kepada kepolisian guna membantu pengembangan penyidikan.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memastikan kondisi barang, tetapi juga memastikan siapa pihak yang benar-benar berhak menerima pembayaran,” pungkasnya. (*)
Berita
Polda Jatim Gelar Operasi Zebra Semeru 2026 Tekan Angka Kecelakaan Jelang Nataru

SURABAYA – Merespons tingginya angka fatalitas di jalan raya yang mencapai rata-rata 10 korban meninggal setiap hari, Polda Jawa Timur menggelar Operasi Zebra Semeru 2026 selama dua pekan ke depan.
Operasi yang berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026 ini difokuskan untuk menekan angka kecelakaan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, sebanyak 358 personel Polda Jawa Timur diterjunkan dalam operasi tersebut. Ratusan personel itu berasal dari sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Jatim.
Selain di tingkat Polda, operasi juga dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Timur dengan menyasar pelanggar lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan.
“Jumlah personel yang kita libatkan sebanyak ini khusus untuk Polda 358, terdiri dari beberapa satker, dan operasi ini dilaksanakan seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran se-Polda Jawa Timur dan se-Indonesia,” ujar AKBP Wawan di Surabaya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, Operasi Zebra Semeru 2026 bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, namun polisi tetap melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap pelanggaran berat.
“Sasaran Operasi Zebra seluruh masyarakat, dengan mengedepankan preemtif dan preventif. Namun apabila kita mendapati pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita akan lakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan,” tegas AKBP Wawan.
Adapun sasaran utama penindakan meliputi pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengendara, terutama berkendara melawan arus, tidak menggunakan spion, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), serta tindakan lain yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
AKBP Wawan berharap pengerahan ratusan personel tersebut dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi korban jiwa di jalan raya, sebagaimana menjadi perhatian utama Kapolda Jatim.
“Di mana tadi disampaikan Bapak Kapolda, 1 hari 10 orang meninggal korban sia-sia di jalanan itu se-provinsi Jawa Timur, dan harapannya dengan operasi ini nantinya ke depan menekan angka kecelakaan dan korban fatalitas,” ungkapnya.
Selain pengawasan dan penindakan, Ditlantas Polda Jatim juga menggencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Edukasi tersebut mencakup kewajiban memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di bagian depan dan belakang kendaraan.
“Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur sudah mulai memasuki ke sekolah-sekolah untuk memberikan imbauan, sosialisasi TNKB pada kendaraan bermotor harus terpasang baik di depan maupun di belakang, itu tujuannya untuk registrasi dan identifikasi,” pungkas AKBP Wawan. (*)
-
Berita2 bulan agoKepolisian Udara Polri Perkuat Dukungan Kemanusiaan dalam Operasi Damai Cartenz 2026
-
Berita2 bulan agoPolice Go To School, Satlantas Polres Pasuruan Kota Edukasi Siswa SMKN 1 Pasuruan tentang Keselamatan Berkendara
-
Berita2 bulan agoLima Personel Polda Jatim Siap Jalankan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
-
Berita2 bulan agoTanamkan Disiplin Sejak Dini, Satlantas Hadir Beri Edukasi Lalu Lintas di TK Al Hidayah
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Imbau Wisatawan Patuhi Penutupan Kawasan TNBTS Akibat Karhutla di Bromo
-
Berita2 bulan agoDitpolairud Polda Jatim Kerahkan 4 Kapal Sisir Perairan Sumenep dan Masalembu Cari Korban KM Virgo Transport 8
-
Berita2 bulan agoPolres Probolinggo Kota Latih Personel Satpas Bahasa Isyarat, Wujudkan Pelayanan Ramah Disabilitas
-
Berita2 bulan agoHari Jadi ke-78 Polwan RI, Kapolda Jatim: Polwan Harus Profesional dan Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
